Pemerintah Indonesia Minta Facebook Berikan Hasil Audit Data Pengguna

Pihak Facebook Indonesia dicecar berbagai pertanyaan tentang penyalahgunaan data oleh Komisi I DPR RI.

Editor: Budi Darmawan
Berca Cakra Teknologi
facebook. 

SRIPOKU.COM, JAKARTA - - Skandal kebocoran puluhan juta data pengguna Facebook merupakan salah satu yang terbesar dan terparah yang pernah dialami media sosial saat ini.

Pihak Facebook Indonesia dicecar berbagai pertanyaan tentang penyalahgunaan data oleh Komisi I DPR RI. Salah satu point yang dilontarkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ialah permintaan hasil audit.

“Audit ditunggu. Kalau pemerintah minta jangan dianggap enteng,” kata anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty saat RDPU di Gedung Nusantara II, Selasa (17/4/2018). Facebook belakangan ini memang diminta oleh pemerintah untuk memberikan hasil audit. Tapi, sejauh ini pihaknya belum juga memberikan apa yang diminta pemerintah tersebut.

Belum rampungnya audit Facebook ini dikarenakan Komisioner Informasi Inggris (Information Commissioner's Office/ICO) sedang melakukan penyelidikan atas kemungkinan belum dihapusnya data pengguna Facebook yang telah dikumpulkan.

 
Sementara itu, Facebook diminta oleh ICO menunda melakukan langkah-langkah audit, dan pencarian fakta tertentu sambil menunggu penyelidikan ICO selesai. Sayangnya, belum diketahui secara pasti kapan penyelidikan itu selesai. “Audit ini terus berjalan. Intinya karena kasusnya sangat komplek, situasinya sangat komplek ini akan memakan waktu,” kata Kepala Kebijakan Publik untuk Indonesia Ruben Hattari.

Facebook Indonesia berjanji juga berjanji akan terus bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Komisi I DPR RI untuk menyampaikan semua update soal Cambridge Analytica. Komisi I DPR RI memberikan waktu sebulan untuk Facebook memberikan hasil audit tersebut. Waktu satu bulan dirasa cukup karena berkerjaran dengan waktu Pilkada.

“Dari situ kita tunggu saya rasa waktu yang cukup sebulan, harusnya cukup. Bukan hanya menyalahkan Facebook saja, tetapi data itu harus tahu jatuh ke siapa dan dipergunakan untuk siapa,” kata anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved