Sumsel Minim Tenaga Konstruksi Bersertifikasi, Kementerian PUPR Sertifikasi 1600 Orang Serentak

Pekerja konstruksi di Sumatera Selatan masih jarang yang memiliki sertifikasi. Dari 200 ribuan pekerja konstruksi di Sumatera Selatan

Sumsel Minim Tenaga Konstruksi Bersertifikasi, Kementerian PUPR Sertifikasi 1600 Orang Serentak
SRIPOKU.COM/SITI OLISA
Pendantanganan percepatan uji sertifikasi serentak Wilayah Sumatera Selatan 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pekerja konstruksi di Sumatera Selatan masih jarang yang memiliki sertifikasi. Dari 200 ribuan pekerja konstruksi di Sumatera Selatan, hanya ada sekitar 12.500 tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi. Namun sayangnya tidak ada tindakan yang tegas terhadap perusahaan yang memiliki pekerja tidak bersertifikat.

Masih rendahnya perusahaan terutama di bidang konstruksi untuk melakukan sertifikasi terhadap tenaga kerjanya, membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memberikan sertifikasi terhadap 1600 tenaga kerja di Palembang, dalam kegiatan Kick Off percepatan uji sertifikasi serentak wilayah Sumatera Selatan di Kantor Balai Besar Sungai Wilayah VIII, Palembang, Rabu (4/4).

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sumsel, Sastra Suganda mengatakan, tahun ini, secara nasional menargetkan 3 juta tenaga konstruksi yang bersertifikat. Dari jumlah tersebut, Sumsel menartgetkan berkontribusi setidaknya 3000 orang.

"Tahun ini, pemberian sertifikasi murni dilakukan oleh perusahaan yang mempekerjakan, sementara tahun lalu melalui APBN. Kewajiban ini sesuai dengan undang-undang konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 pasal 9," katanya disela kegiatan pemberian sertifikasi.

Ia mengatakan, sesungguhnya LPJK memiliki hak untuk mengeluarkan orang itu dari perusahaan tersebut untuk tidak dipekerjakan lagi. Namun, hal tersebut dirasa tidak manusiawi. Sertifukasi ini juga untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.

LPJK mencatat, dari 200 ribu pekerja konstruksi yang tersertifikasi ada12500 yang merupakan gabungan dari ahli dan tenaga trampil. Jumlah tersebut didominaai oleh tenaga trampil sekitar 10 ribuan.

"Pemberian sertifikat keahlian memang salah satu tugas kami (LPJK, red). Tetapi karena personil kita juga terbatas, sehingga diharapkan pemberi kerja dan tenaga kerja memahami ini," katanya.

Ia mengakui jika masih rendahnya jumlah pekerja konstruksi yang sudah tersertifikasi. Hal ini lantaran kurangnya pemahaman dan keinginan dari para pekerja itu sendiri. Sebab, menurutnya untuk mendapatkan sertifikasi ini tidak begitu sulit.

"Kesadaran memang belum sepenuhnya tumbuh. Kami tahu ini tugas kami, tapi tidak bisa dibebankan kepada semua, kita maunya ada kerja sama dengan yang memberi kerja," ujarnya.

Dirjen Bina konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, menyatakan, hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI. Bahwa target di tahun ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia sedangkan kualitas tenaga kerja konstruksi sebagaimana amanah undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah yang bersertifikat.

"Jika tenaga kerja konstruksinya melaksanakan proyek konstruksi tertib menerapkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta tertib melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) bisa dipastikan pekerjaan konstruksi juga aman dan berkualitas," jelasnya.

Untuk menambah jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat, Kementerian PUPR memiliki program percepatan sertifikasi dengan mengembangkan beberapa metode. Untuk tenaga kerja tingkat ahli menggunakan metode distance learning atau belajar jarak jauh berbasis teknologi informasi.

Sedangkan untuk tenaga terampil dapat menggunakan metode pengamatan langsung di lapangan atau (on site project), pelatihan mandiri dan menggunakan fasilitas mobile training unit (MTU).

Peserta Uji sertifikasi tahap 1 diikuti oleh 803 orang tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada proyek konstruksi di lingkungan unit organisasi Kementerian PU PR seperti Balai Satker Ditjen Sumber Daya Air 280 orang, tenaga konstruksi Balai Satker Ditjen Bina Marga 250 orang, tenaga konstruksi Balai satker Ditjen Cipta Karya 103 orang, tenaga konstruksi satker Ditjen penyediaan Perumahan sebanyak 30 orang peserta dan 140 orang kena playmaker konstruksi satker Dinas PU pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas PU Pemerintah Kota Palembang. 

Penulis: Siti Olisa
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved