Dwi Fungsi Polri

Dwi Fungsi Polri Sebuah Anomali, Alasan irrasional dan Langkah Inkonsistitusional

Tidak tahu entah apa yang dipikirkan oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, saat pertama kali melemparkan isu

Editor: Salman Rasyidin
Dwi Fungsi Polri Sebuah Anomali, Alasan irrasional  dan Langkah Inkonsistitusional
ist
Rio Candra

Dwi Fungsi Polri :

Sebuah Anomali, Alasan irrasional dan Langkah Inkonsistitusional 

Oleh : RIO CHANDRA KESUMA, SH.MH.CLA.
Penggiat Hukum, Tenaga Ahli DPR RI, dan Ketua IMMH UI
Tidak tahu entah apa yang dipikirkan oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, saat pertama kali melemparkan isu (wacana) terkait penjabat tugas kepala daerah (Gubernur) di beberapa wilayah, yang akan habis masa jabatannya.

Lantas, kekosongan pengisian jabatan (politis) tersebut akan diisi oleh seorang perwira (aktif) dari kalangan Kepolisian RI.

ISU KRUSIAL

Tentu, menyikapi pro dan kontra yang ada, persoalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai "uji coba terhadap publik" dari sebuah pelemparan wacana biasa.

Mengingat, hal tersebut diproduksi oleh seorang Mendagri yang memiliki tupoksi, kewenangan serta pengetahuan yang "pantas" terkait hal tersebut.

Oleh karenanya, wacana pengisian jabatan kepala daerah oleh seorang perwira Polri aktif, tidak dapat dianggap angin lalu yang biasa-biasa saja, apalagi bahkan saat wacana tersebut terealisasi.

Selanjutnya Presiden pun tidak dapat hanya dengan mengatakan bahwa publik belum apa-apa sudah berprasangka buruk ikhwal wacana tersebut.

Presiden tentu harus secara tegas bersikap (jika berbeda pandangan).

Sebab, Mendagri secara tersurat mengatakan bahwa usul wacana tersebut telah diketahui bahkan tinggal menunggu persetujuan Presiden.

Begitupun dengan pihak lain seperti Kapolri --dalam beberapa waktu terakhir, berkembang dalam pemberitaan, sesungguhnya pihak Polri-lah yang pertama kali merespon wacana tersebut dan lantas mengusulkan 2 (nama) perwira aktif Polri, yakni Irjen Iriawan untuk di Jawa Barat (Jabar) serta Irjen. Martuani di Sumatera Utara (Sumut).

Tentunya, jika memang wacana ini didesain sebagai produk kebijakan rezim saat ini, maka sudah barang tentu hal tersebut senyatanya akan mendelegitimasi berbagai peratuan hukum positif yang ada --juga sarat akan mengulang catatan hitam kelam bangsa, baik dalam perspektif (perkembangan) demokrasi maupun dari sudut pandang ketatanegaraan.

ALASAN IRRASIONAL

Halaman
1234
Sumber: Sriwijaya Post
  • Berita Terkait :#Dwi Fungsi Polri
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved