Uang Palsu

Disinyalir Banyak Uang Palsu Beredar di Pilkada, apakah juga beredar di Sumsel

Jelang Pilkada disinyalir akan ada beredar uang palsu. Lalu apakah uang palsu itu beredar di Sumsel?

Disinyalir Banyak Uang Palsu Beredar di Pilkada, apakah juga beredar di Sumsel
SRIPOKU.COM/EVAN HENDRA
Ilustrasi uang palsu 

SRIPOKU, Palembang -- Jelang pilkada serentak pada Juni 2018 mendatang disinyalir akan banyak beredar uang kartal palsu di kalangan masyarakat.

Namun hal tersebut disikapi dengan tenang oleh pihak Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan.

Deputi Direktur Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Kantor Perwakikan Sumsel Muhammad Seto Pranoto mengatakan pilkada Sumsel aman dari serangan uang palsu saat kampanye maupun pada momen pilkada lainnya karena jumlah uang palsu yang beredar relatif kecil dibanding uang asli yang beredar.

" Uang palsu yang beredar di Sumsel hanya 31 lembar/tahun. Sedangkan uang kartal asli yang beredar jutaan lembar," katanya pada Kamis petang (01/03).

Uang pecahan mirip 100 ribu dan 50 ribu adalah uang palsu banyak beredar di wilayah Sumsel. Uang palsu tersebut biasanya beredar di daerah pelosok. "Biasanya beredae di daerah pelosok seperti Muba, Lubuklinggau dan OKU," lanjut Seto.

Peredaran uang palsu pun hanya berkisar pada lingkungan retail kecil seperti para pedagang di pasar atau warung. Hal ini mengingat uang pulsa dapat langsung dideteksi bila dipakai berbelanja di toko-toko atau gerai yang dapat memiliki alat pendeteksi uang palsu.

Seto menegaskan tiap orang yang tak sengaja mendapatkan uang palsu setelah bertransaksi wajib lapor kepada Bank Indonesia. Pelapor tak akan dikenakan hukum pidana atau denda karena melaporkan keberadaan uang palsu yang didapatnya. " Tidak perlu takut jika mendapati uang palsu. Langsung saja lapor ke BI. Tidak akan ditindak karena penerima hanya korban bukan penyebar atau pencetak uang palsu," tegas Seto.

Jika ada masyarakat yang terbukti mengedarkan uang palsu maka akan dijatuhi denda sebesar 100 jt - 1 m dan kurungan penjara selama 4 bulan.

Sementara itu, uang palsu yang dilaporlan kepada pihak Bank Indonesia tidak akan mendapat biaya penggantian karena uang palsu sendiri tidak memiliki nilai. "Kita (BI) hanya mencatat data pelapor yang mendapat uang palsu tersebut," tutup Seto.

Penulis: Jati Purwanti
Editor: Rustam Imron
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved