Pemilihan Bupati OKI

ASN Pemkab OKI tidak Netral di Pilkada Serentak 2018, Sanksi Sudah Menunggu

Rifai kembali mengingatkan, ASN yang terbukti tidak netral dalam pilkada akan dijatuhi hukuman disiplin sedang hingga berat.

ASN Pemkab OKI tidak Netral di Pilkada Serentak 2018, Sanksi Sudah Menunggu
SRIPOKU.COM/MAT BODOK
Wabup OKI HM Rifai SE 

SRIPOKU.COM, KAYUAGUNG - Sanksi tegas menanti para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Juni 2018 akan datang.

Untuk itu, Plt Bupati OKI, HM Rifai SE mewanti-wanti netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI.

“Tugas saya, tugas kita semua adalah menyukseskan Pilkada. Maka yang penting bagi kita selaku aparatur sipil negara untuk menjaga netralitas,” tegas Plt Bupati OKI, HM Rifai SE pada rakor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sekretariat Daerah OKI, Senin (19//20182).

Netralitas ASN ini diatur dalam Undang-Undang (UU) ASN yang secara tegas menyatakan bahwa ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan penyelenggaran tugas umum pemerintahan.

Selain UU ASN, ada beberapa dasar hukum lain yang menyatakan ASN harus bersikap netral, yaitu UU No 10 tahun 2016 tentang penetapan PP No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Lebih rinci netralitas ASN diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 yang mengatur pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan pilkada serentak 2018, pileg dan pilpres 2019.

Diantara larangan itu, ASN dilarang menghadiri deklarasi pasangan calon hingga menyukai atau mengunggah photo calon di media sosial. “Aturannya jelas, sanksinya juga tegas,” imbuh Rifai yang berharap jangan macam-macam kalau ada laporan masuk pasti akan diselesaikan secara tegas. 

Rifai kembali mengingatkan, ASN yang terbukti tidak netral dalam pilkada akan dijatuhi hukuman disiplin sedang hingga berat.

Sekretaris Daerah Kabupaten OKI, H Husin SPd MM menambahkan, pemerintah tidak ada toleransi terhadap ASN tidak netral.

“Sanksinya tegas diberhentikan sementara tanpa proses. Dan bila ada laporan dari masyarakat Panwaslu wajib menindak,” tambahnya.

Selain netralitas ASN, Rifai dan Sekda  juga menyoroti pelaksanaan pembangunan daerah. OPD diminta untuk mempercepat realisasi program dan kegiatan.

“Saya ingin program pembangunan berjalan cepat, pelayanan kepada masyarakat juga ditingkatkan,” tandasnya. 

Penulis: Mat Bodok
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved