Gara-gara Lakukan Ini, Enam PNS Pemkot Palembang Turun Pangkat

Badan Kepegawan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang menindak te

SRIPOKU.COM/ IST
ILUSTRASI PNS 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-- Badan Kepegawan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang menindak tegas Aparat Sipil Negera (ASN) yang melanggar kedisiplinan dan tindakan hukum.

Terbukti dengan adanya 6 orang ASN yang mendapatkan sanksi berat sebagai konsekuensi ketidakdisipinanya.

Sanksi berat yang diberikan kepada 6 orang ASN ini mendaptkan sanksi berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama tiga tahun. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh ASN ini adalah tidak disiplin atau kehadiran tanpa keterangan lebih dari 46 hari.

Kepala BKPSDM Kota Palembang, Ratu Dewa, Senin (12/2 mengatakan, setelah diakumulasikan ada 4 orang ASN yang ketidakhadir tanpa keterangan lebih dari 46 hari. "Pelanggar kediaiplinan ini kami berikan sanksi berat, dengan penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah," ujarnya.

Selain itu, 2 ASN lainnya memiliki masalah lain, satu diantarannya adalah masalah beristri dua dan satu lagi tersandung masalah hukum akibat penyalahgunaan narkoba. "

Kami tidak segan-segan memberikan hukuman kepada ASN yang jelas-jelas melakukan pelanggaran," ujarnya.

Dewa mengatakan, sebenarnya atasan ASN ini secara langsung punya kewajiban untuk melakukan pembinaan. "Pemahaman ini belum sepenuhnya dipahami oleh pimpinan sehingga lalai memberikan pembinaan kepada bawahannya. Namun selama ini proses pembinaan belum berjalan dengan baik," ujarnya.

Sedangkan bagi ASN yang tersandung masalah hukum, ASN akan diberhentikan sementara selama menjalani masa hukuman. "Pada 2017 lalu ada satu ASN yang melakukan tindakan hukum dan dihukum selama 1 tahun 6 bulan, selama ini pula ASN bersangkutan diberhentikan sementara," ujarnya.

Hukuman pemberhentian sebagai ASN akan diberikan kepada mereka yang melakukan tindakan pidana berupa pembunuhan berencana, pengedar narkoba, dan melakukan tindak pidana korupsi. "Jika melakukan ketiga tindakan tersebut sanksinya diberhentikan tanpa uang pesangon atau diberhentikan secara tidak hormat," ujarnya.

Dewa mengatakan, penerapan sanksi ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada ASN, agar menjaga disiplin kehadirannya. "Ini juga merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan harus dilaksankan," ujarnya.

Kepala BKD dan Diklat Palembang Drs Ratu Dewa MSi
Kepala BKD dan Diklat Palembang Drs Ratu Dewa MSi (SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ)
Halaman
12
Penulis: Siti Olisa
Editor: Odi Aria Saputra
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved