Dikelola Swasta Program Ini sudah Teruji, OJK Minta Dukungan Pemerintah untuk Mengembangkannya

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ahmad Hidayat mengatakan, Program ini sudah teruji keberhasilannya oleh pihak swasta.

Dikelola Swasta Program Ini sudah Teruji, OJK Minta Dukungan Pemerintah untuk Mengembangkannya
SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ahmad Hidayat 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengembangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster .

Yakni penyaluran KUR yang diiringi dengan pendampingan dan pemasaran produk yang akan dilakukan oleh perusahaan inti, baik perusahaan BUMN, BUMDes/BUMADes maupun swasta.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ahmad Hidayat mengatakan, Program ini sudah teruji keberhasilannya oleh pihak swasta.

Diharapkan program ini dapat mempercepat penyaluran KUR.

Untuk itu, pihaknya telah meminta dukungan kepada Presiden RI untuk menetapkan KUR Klaster ini menjadi program Nasional dengan melibatkan pemerintah daerah.

"Dukungan pemerintah daerah terhadap keberhasilan program KUR Klaster ini sangat kami perlukan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami sangat berharap dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi yang ada di wilayah Sumatera Bagian Selatan ini, sehingga program KUR Klaster dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat semakin mendorong gerak roda perekonomian di wilayah ini," jelasnya baru-baru ini saat dijumpai dipertemuan tahunan industri jasa keuangan.

Selain itu, OJK kata Ahmad juga akan memperluas pembentukan Bank Wakaf Mikro di berbagai daerah dengan menggunakan platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Ia menggambarkan, skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro yang dikembangkan adalah pembiayaan tanpa agunan dengan margin setara 3% sehingga akan sangat membantu masyarakat kecil serta usaha mikro dan kecil.

"Untuk melengkapi upaya tersebut dan mensinergikan dengan program Pemerintah, kami akan memfasilitasi pengembangan berbagai program Pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, seperti Kredit Ultra Mikro (UMi), Program Membina Keluarga Sejahtera (MEKAAR) dan Bansos Non-Tunai melalui peran aktif lembaga jasa keuangan," ujarnya.

Ahmad menambahkan, Keseluruhan program kebijakan ini akan di monitor melalui optimalisasi fungsi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Sebagai informasi, saat ini telah berdiri 61 TPAKD baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Beberapa diantaranya adalah TPAKD Provinsi Sumatera Selatan, TPAKD Provinsi Lampung, TPAKD Provinsi Jambi, dan TPAKD Provinsi Bengkulu. (Cr26)

Penulis: Rahmaliyah
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved