Sejak 17 Oktober lalu, Kegiatan 14 Investasi Ilegal Dihentikan

Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin.

Sejak 17 Oktober lalu, Kegiatan 14 Investasi Ilegal Dihentikan
http://www.jawaban.com
Ilustrasi.

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin. Kegiatan investasi ilegal tersebut dilakukan 14 entitas.

Berita Lainnya:  Masyarakat Harus Hati-hati, Di Bursa Berjangka Banyak Pialang Nakal

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan, penghentian kegiatan usaha tersebut dilakukan dengan pertimbangan tidak adanya izin usaha penawaran produk. Penghentian kegiatan dilakukan sejak 17 Oktober 2017 lalu.

"Penawaran investasi itu berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal," kata Tongam dalam pernyataan resmi, Senin (23/10/2017).

Adapun 14 entitas itu meliputi:

1. PT Dunia Coin Digital
2. PT Indo Snapdeal
3. Questra World/ Questra World Indonesia
4. PT Investindo Amazon
5. Dinar Dirham Indonesia/ www.dinardirham.com;
6. Wujudkan Impian Bersama (WIB)/ PT Global Mitra Group
7. Ahmad Zulkhairi Associates LLP (AZA)/ www.azafund.com
8. PT Mahakarya Sejahtera Indonesia/ PT Multi Sukses Internasional
9. PT Azra Fakhri Servistama/ Azrarent.com
10. Tractoventure/ Tracto Venture Network Indonesia
11. PT Purwa Wacana Tertata/ Share Profit System Coin/ SPS Coin.co
12. Komunitas Arisan Mikro Indonesia/K3 Plus
13. PT Mandiri Financial/ investasisahammandiri.blogspot.co.id
14. Seven Star International Investment

Satgas Waspada Investasi telah melakukan pemanggilan terhadap entitas tersebut untuk diminta kejelasan legalitas dan kegiatan usahanya.

Dari pemanggilan tersebut, beberapa perwakilan dari perusahaan-perusahaan tersebut tidak hadir.

"Sejak Januari-Oktober 2017, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan usaha 62 entitas," ujar Tongam.

Ia menyatakan, penghentian kegiatan entitas tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa entitas tersebut tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat.

Halaman
12
Editor: Bedjo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved