Disdukcapil Sumsel Pesimis Target Realisasi Pencetakan KTP Elektronik tak Maksimal
"Kami harap Kabupaten/kota melaporkan ke Disdukcapil Sumsel berapa banyak blangko yang sudah disalurkan," harapnya.
Penulis: Welly Hadinata | Editor: Tarso
SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Terkait target Kemendagri yang meminta seluruh daerah bisa menyelesaikan penyaluran KTP-el akhir tahun 2017, dianggap tidak akan maksimal dalam realisasinya.
Khususnya untuk Propinsi Sumsel, dikarenakan Disdukcapil Sumsel tidak terpantau berapa banyak blangko yang sudah disalurkan.
Hal ini akibat dampak dari sejak dikeluarkannya kebijakan bahwa pengambilan langsung blangko KTP-el oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota dari pusat.
Kepala Disdukcapil Sumsel Hj Septiana ZR mengatakan, penyaluran blangko KTP-el ini langsung dari Kementerian ke Disdukcapil Kabupaten/Kota tanpa melalui Disdukcapil Sumsel sehingga tidak terdata berapa banyak blangko yang sudah tersalurkan di Sumsel.
"Ini sejak adanya perintah dari Dirjen Kependudukan sehingga Disdukcapil Kabupaten/Kota langsung mengambil alih," ujarnya, Senin (23/10).
Dikatakannya, hal ini lantaran sebelumnya Disdukcapil Sumsel sebagai koordinator, namun sejak ada kebijakan dari pusat tidak lagi dilibatkan.
Terlebih lagi Disdukcapil Kabupaten/Kota tidak melapor berapa banyak yang sudah disalurkan blangko KTP-el.
"Jadi kalau tidak tercapai target sampai akhir tahun jangan salahkan kami. Contohnya di Empatlawang yang kini perekamannya baru sekitar 45 persen, jadi saya pesimis jika akhir tahun nanti bisa selesai semuanya," ujarnya.
Sejauh ini Disdukcapil Sumsel hanya menerima dua kali penyaluran blangko KTP-el dari pusat. Pertama pada 16 Juni 2017 dengan jumlah blangko sebanyak 30 ribu, kemudian yang kedua sebanyak 18.500 pada 28 Agustus 2017.
"Setelah itu kami tidak terpantau lagi. Karena kabupaten dan kota bisa ambil langsung ke pusat. Kami juga tidak menerima laporannya," ujarnya.
Dikatakannya, sebelumnya juga sudah meminta Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk melaporkan berapa banyak blangko KTP-el yang sudah disalurkan.
Bahkan sebelumnya sudah ada surat tertulis dari Gubernur Sumsel. Namun tetap saja tidak dipedulikan oleh kabupaten/kota.
"Kami harap Kabupaten/kota melaporkan ke Disdukcapil Sumsel berapa banyak blangko yang sudah disalurkan," harapnya.
Saat ini yang terdata hanyalah perekaman dari setiap kabupaten/kota. Berdasarkan data ada empat daerah yang perekamannya masih sangat minin.
Keempat daerah tersebut yakni, Empat Lawang yang perekamannya hanya 45 persen, Muratara yang perekamannya hanya 71 persen, Prabumulih yang perekamannya hanya 76 persen dan OKU Selatan yang perekamannya hanya 78 persen.