Breaking News:

Ikadin Palembang Desak Ketua MA Bertanggungjawab Terkait Maraknya Hakim Terkena OTT

Sejatinya hakim merupakan jabatan mulia yang mutlak menjunjung tinggi keadilan, mandiri, independen dan bebas dari praktik-praktik KKN.

SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Ketua DPC Ikadin Palembang HM Antoni Toha SH MH didampingi Wakil Ketua M Eddy Siswanto SH, Sekretaris Azwar Agus SH MHum, Bendahara Purwata Adi Nugraha SH, Selasa (10/10/2017). 

Laporan wartawan Sriwijaya Post, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Seiring maraknya hakim agung tertangkap OTT (Operasi Tertangkap Tangan) di tanah air membuat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap dunia penegakan hukum.

"Bersama ini, Dewan Pengurus Cabang Ikatan Advokat Indonesia Palembang menyampaikan keprihatinan kami terhadap potret lembaga peradilan di Indonesia serta penegakan hukum di Indonesia itu sendiri.

Bentuk keprihatinan kami tersebut dipicu oleh adanya kejadian-kejadian yang melucuti kehormatan lembaga peradilan di Indonesia, yakni maraknya Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK dan beberapa di antaranya turut menjerat hakim.

Masih segar dalam ingatan kita tentang suap yang melibatkan Hakim Pengadilan Tipikor di Bengkulu, dan kini deretan suap tersebut bertambah panjang dengan ditetapkannya Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagai tersangka," ungkap Ketua DPC Ikadin Palembang HM Antoni Toha SH MH didampingi Wakil Ketua M Eddy Siswanto SH, Sekretaris Azwar Agus SH MHum, Bendahara Purwata Adi Nugraha SH, Selasa (10/10/2017).

Sejatinya, kata Antoni, hakim merupakan jabatan mulia yang mutlak menjunjung tinggi keadilan, mandiri, independen dan bebas dari praktik-praktik KKN.

Namun martabat serta kehormatan lembaga peradilan Indonesia kini disangsikan akibat ulah para oknum hakim tersebut.

Dalam suatu organisasi selain oknum yang bersalah itu sendiri yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, pimpinan dalam organisasi itu sendiri juga harus turut bertanggung jawab, karena dinilai tidak mampu membimbing, membina dan mengawasi bawahannya hingga melakukan penyimpangan.

"Bilamana hakim di Pengadilan Negeri melakukan kesalahan, maka Ketua Pengadilan Negeri harus bertanggung jawab, bilamana Ketua Pengadilan Negeri bersalah maka Ketua Pengadilan Tinggi harus bertanggung jawab, sehingga bilamana Ketua Pengadilan Tinggi bersalah maka Ketua Mahkamah Agung yang harus bertanggung jawab.

Hal tersebut bahkan dikuatkan oleh Ketua Mahkamah Agung sendiri di dalam maklumatnya No. Ol/Maklumat/KMA/IX/20l7 pada tanggal 11 September 2017, di mana Mahkamah Agung akan memberhentikan Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang bilamana ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinanaan oleh pimpinan tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan," urainya.

Bukan menjadi suatu keniscayaan bahwa dengan ditangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi Manado akan menjadi catatan kelam yang terakhir di dalam lembaga peradilan di Indonesia, karena masih memungkinkan hal serupa akan terus terjadi lagi selama belum dilakukan reformasi dan pembenahan di dalam lembaga peradilan itu sendiri.

Selama lembaga peradilan di Indonesia belum dibenahi maka pertanyaan yang sama akan muncul dari kita semua terutama dari para pencari keadilan, Quo Vadis Keadilan?

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved