Sekda Sumsel: Ada Ketakutan Orang Desa. Kan Belum Biasa Pegang Duit Banyak

Laporan wartawan Sriwijaya Post, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Sekda Provinsi Sumsel H Nasrun Umar SH MM mengakui saat ini ada ketakutan orang desa menerima dana desa karena nantinya harus dipertanggungjawab secara benar.

"Ada ketakutan orang desa kan belum biasa pegang duit banyak. Nah kita guiden. Ini kontra produktif malah jadinya. Sebagaimana pengelolaan itu sebaik-baiknya. Nah hari ini kita seminar itu mengarah ke arah sana. Pembimbingan. Pertemuan ini kita intensifkan," ungkap Nasrun Umar saat membuka Seminar Regional Komite I DPD RI dengan tema “Dinamika & Problematika Tata Kelola Desa” (Evaluasi Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa) di Kantor DPD RI Provinsi Sumsel Jl Gubernur HA Bastari Jakabaring Palembang, Selasa (3/10/2017).

Sekda mengatakan atas nama Gubernur Provinsi Sumsel sangat mengapresi kegiatan Seminar Regional Komite I DPD RI tentang Dinamika Dan Problematika Tata Kelola Desa tersebut terkait dengan tema "Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa".

"Saya sangat mengapresiasi kepada para senator, komite I DPD RI atas seminar Regional Komite I DPD RI. Artinya, semua konsen dari pusat, DPD kemudian ini dijelaskan untuk kita bagaimana pengelolahan untuk desa itu bukan hanya tentang dananya saja, tetapi penyelenggara pemerintahannya, sektor pembangunannya, bagaimana SDM nya dan juga masyarakatnya," katanya.

Dirinya juga menjelaskan, kehadiran KPK dan beberapa narasumber tersebut dapat memberikan pencerahan kepada para peserta seminar, sehingga dana yang diberikan sebesar apapun dapat dikelolah dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat-masyarakat, akuntable dan transparan.

"Sehingga Kalau itu dilakukan, tentunya tidak akan ada apa-apa. Seperti informasi yang saya dapat dari DPD tadi, hampir plus minus dua triliun, 750 juta per satu desa dari 2.985 desa yang ada di Sumatera Selatan," ujarnya.

Hadir para senator Komite I yang dipimpin Wakil Ketua Benny Rhamdani, H Hendri Zainuddin SAg SH, Drs H Rijal Sirait, Syarif SH MH, Ir M Nabil MH, Jacob Esau Komigi SE MM, Drs H Abdurachman Lahabato, Fachrul Razi MIP, Intsiawati Ayus SH MH

Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani memberikan laporan antara lain menyampaikan kesimpulan rapat kerja Komite I dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT, Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementerian Desa PDTT, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas RI, Kejagung RI, Kapolri, KPK RI, BPKP RI terkait dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Kita di Komite I konsentrasi betul soal dana desa karena di Indonesia hampir Rp 80 triliun dana digelontorkan. Dan khusus di Sumsel ada 2.985 desa dikalikan saja dengan Rp 750 juta per desa. Hampir Rp 2 trilun lebih. Kita Sumsel sangat berkepentingan supaya jangan sampai Kades-Kades bermasalah. Kita juga minta Pemprov, Pemkab, Pemkot untuk saling bersinerji," kata Anggota Komite I asal Sumsel H Hendri Zainuddin SAg SH.