5 Kejati dan BNI Teken MOU Bantuan Hukum dan Perbankan

Dalam rangka sinergitas kerja sama dan koordinasi mendukung tugas dan fungsi Kejati dan BNI, terutama bidang layanan hukum dan perbankan.

5 Kejati dan BNI Teken MOU Bantuan Hukum dan Perbankan
SRIPOKU.COM/ANDI WIJAYA
Kejaksaan Negeri Palembang (Kejari) yang melingkupi wilayah Kejati Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (08/8) pagi menandatangani nota kesepakatan (MOU) dengan Bank BNI wilayah Sumbagsel. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG--Kejaksaan Negeri Palembang (Kejari) yang melingkupi wilayah Kejati Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (08/8) pagi menandatangai nota kesepakatan
(MOU) dengan Bank BNI wilayah Sumbagsel.

Dalam rangka sinergitas kerja sama dan koordinasi mendukung tugas dan fungsi Kejati dan BNI, terutama bidang layanan hukum dan perbankan.

Kegiatan yang diselenggarakan di Kejati Sumsel, turut dihadiri 5 Kepala Kejaksaan Negeri, yakni Kajati Sumsel Susdiyarto Agus Pranoto SH MH, Kajati Lampung Syarifudin SH MH, Kajati Jambi Andi Nurwinah SH
MH, Kajati Bengkulu Baginda Polin Lumban Gaol SH serta Kajati Kepulauan Bangka Belitung Happy Hadiastuty SH CN.

Serta Pimpinan Bank BNI Sumbagsel Afien Yuni Yahya dan para pimpinan cabang bank.

Dalam MOU ini, diketahui juga para pimpinan Kajati dan Bank ini melakukan rapat teleconference serentak di 17 wilayah Indonesia dari Medan sampai Papua.

Usai rapat koordinasi Kejati Sumsel Susdiyarto Agus Pranoto SH MH, mengatakan kegiatan perjanjian kerjasama ini diselenggarakan dari tingkat pusat dan wilayah.

"Jadi untuk hari ini ada satu Kakanwil dengan 5 Kajati yang hadir dalam rangka penandatanganan kerja sama, dengan bank BNI. Tujuannya, dalam penyelesaian berbagai masalah perdata dan tata negara. Kedua TP4,  dan pengamanan pembangunan" ungkapnya.

Selain dari penyelesaian tindak perdata, ada juga aset negara harus dijaga.

"Ini sebagai keseluruhan dari pilar-pilar terutama kita yang ada di Kejati, ada juga termasuk tilang kendaraan harus kita kelola.

Kejaksaan juga butuh dukungan dari bank BNI dalam pelaksaan tujuan ini" ungkapnyaa.

Sementara Pimpinan wilayah BNI Palembang, Afien Yuni Yahya menegaskan bahwa pihaknya juga perlu menyelesaikan permasalah hukum di perbankan oleh pihak Kejati.

"Ya seperti debitur-debitur yang bermasalah yang tidak kooperatif, disinilah kami membutuhkan peran kejagung dan kejaksaan setempat. Sehingga dengan kerjasama sudah terjalin, kita bisa lebih saling mendukung dalam pelaksanaannya" katanya.

Penulis: Andi Wijaya
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved