Pemkot Palembang Percepat Pendistribusian SPPT

"Jika tidak diingatkan, WP terkadang lupa, maka ada saja yang kita surati, sebab jika telat membayar, WP akan dikenakan denda 2 persen per tahun."

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) membuat kebijakan mempercepat pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Hal ini dilakukan agar SPT tahunan cepat didistribukan ke setiap Wajib Pajak (WP).

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, Pemkot Palembang berencana mengubah tempo masa pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari yang biasanya setiap September menjadi Juli, mulai 2018 mendatang.

Kabid PBB dan BPHTB Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Khairul Anwar, Senin (31/7) mengatakan, berdasarkan instruksi dan imbauan dari Walikota Palembang, agar mempercepat pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sehingga cepat didistribukan ke setiap Wajib Pajak (WP).

"Kami dapat tantangan dari walikota untuk mempercepat pencetakan SPPT PBB, direncanakan untuk 2018 nanti, pencetakan dilakukan pada Desember kemudian Januari sudah didistribusikan ke WP melalui perangkat kecamatan setempat, baik itu RT, dengan masa pajak maju jadi di bulan Juli," ujarnya

Ia mengatakan, selama ini, masa pencetakan SPPT PBB dilakukan di bulan Maret dan masa pajak pada September.

"Kebijakan ini Insha Allah akan diuji coba, agar pembayaran PBB lebih cepat. Hal ini juga agar dapat mengimbangi anggaran perubahan," ujarnya.

Menurutnya, sejauh ini, WP selalu membayar jika sudah mendekati akhir masa pajak di bulan September terutama badan usaha yang besar. Hingga saat ini saja, penerimaan PBB masih kurang setengah dari target.

Meski demikian, pihaknya kerap kali menyurati beberapa WP yang bahkan sudah lewat masa pajak.

"Jika tidak diingatkan, WP terkadang lupa, maka ada saja yang kita surati, sebab jika telat membayar, WP akan dikenakan denda 2 persen per tahun. Diharapkan sebelum jatuh tempo segera dibayar," ujarnya.

Dikatakannya, tahun ini target PBB Rp144 miliar, realisasi hingga 29 Juli 2017 Rp56,64 miliar atau 39,34 persen.

"Potensi untuk mendapatkan lebih banyak dari PBB ini masih besar, kita perkirakan masih ada 60,66 persen atau sekitar Rp87,35 miliar," ujarnya.

Meski sudah memasuki semester kedua, pihaknya tetap optimis jika pencapaian PBB tahun ini setidaknya sama dengan 2016 lalu sampai over target.

Tahun lalu ditargetkan Rp107,713 miliar, kemudian pada saat APBD-P ada perubahan jadi Rp116 miliar.

"Sehingga wajar jika target tahun ini meningkat, bisa saja di APBD-P nanti targetnya lebih tinggi juga," ujarnya.

Penulis: Siti Olisa
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved