Kalau Ada Temuan Baru, tidak Ada Otak Namanya

Jadi seluruh birokrasi pemerintahan diberikan penyuluhan dan sosialisasi agar tidak ada pungli lagi.

Kalau Ada Temuan Baru, tidak Ada Otak Namanya
SRIPOKU.COM/DARWIN SEPRIANSYAH
Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Sumsel Kombes Pol Drs Achmad Nurda Alamsyah.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Perkembangan kasus pungutan liar yang menjerat empat tersangka oknum pegawai Dinas Pendidikan Sumsel, terus berlanjut dengan pemeriksaan rutin terhadap para tersangka maupun saksi-saksi.

"Perkembangannya sejauh ini on the track, karena kita juga dikejar target untuk penyerahan berkas ke kejaksaan," kata Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Sumsel Kombes Pol Drs Achmad Nurda Alamsyah, Minggu (30/7/2017).

Menurutnya berdasar hasil pemeriksaan saksi dari beberapa kepala sekolah beberapa waktu lalu, data yang didapat sudah dirasa mencukupi hingga tidak diperlukan saksi baru lagi.

Pihaknya tinggal menguatkan bukti-bukti yang ada, sebelum menyerahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan Negeri Palembang.

"Tidak akan ada lagi pemeriksaan guru-guru. Ngapain periksa lagi, nebal-nebalin berkas saja. Sebab alat buktinya sudah cukup," ucapnya.

Alamsyah yang juga menjabat sebagai Kepala Satgas Saber Pungli Sumsel terus mengingatkan agar kasus pungli Disdik yang saat ini diproses hukum, dapat dijadikan pembelajaran bukan hanya bagi pegawai Disdik saja tapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi lainnya.

Kedepan, kalau ada kasus serupa yang terulang, artinya pelakunya itu tidak punya otak.

"Jika ada pungli-pungli lagi, itu tidak punya otak, perlu bedol desa (bongkar sampai ke akarnya)," katanya.

Alamsyah pun mengingatkan bahwa Unit Pemberantasan pungli (UPP) ini tidak ada pembubaran dan akan terus bekerja.

Bahkan tanggal 2-4 Agustus nanti kita akan rapat koordinasi dengan Menkopolkam bersama Satgas Saber Pungli seluruh Indonesia.

Namun perlu diketahui jika tujuan UPP ini sebenarnya justru menekankan pada upaya pencegahan (preventif) bukan pada penindakan (refresif) dengan OTT.

Jadi seluruh birokrasi pemerintahan diberikan penyuluhan dan sosialisasi agar tidak ada pungli lagi.

"Tujuannya jelas bukan untuk nangkap-nangkap. Jadi kalau sudah dihimbau di seluruh satker yang ada, kita mengharapkan tidak ada lagi tangkap tangan, karena sudah tahu konsekuensinya. Kalau masih ada jelas kelewatan. Itu ulah oknum-oknum yang harus ditindak tegas," ujarnya.

Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved