Dengan Alasan Meredam Gejolak, Pemkot Palembang Mundur Soal Parkir Online

Pemkot Palembang melalui Dinas Perhubungan memilih mundur untuk menerapkan parkir sistem online.

Dengan Alasan Meredam Gejolak,  Pemkot Palembang Mundur Soal Parkir Online
SRIPOKU.COM/SITI OLISA/DOKUMEN
Penertiban lahan parkir yang dilakukan oleh Dishub Kota Palembang, Selasa (11/7/2017). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Karena adannya penolakan dari para juru parkir dengan alasan merasa keselamatannya terancam,  Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perhubungan memilih mundur untuk menerapkan sistem parkir online.

Walikota Palembang, Harnojoyo, usai rapat paripurna, Senin (24/7) mengatakan, mereka termasuk masyarakat Palembang juga dan tenaga mereka juga harus diberdayakan.

"Kami akan berusaha untuk tidak menghilangkan lahan rejeki mereka, akan dikaji ulang lagi penerapannya bagaimana baiknya," ujarnya.

Kepala Dishub Kota Palembang, Kurniawan melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir, Kemas Haikal menyampaikan, uji coba yang pernah dilakukan Dishub dan pihak ketiga selaku pengelola parkir, terpaksa harus dihentikan sementara.

Hal itu dilakukan untuk meredam gejolak dari sejumlah juru parkir yang menolak menerapkan sistem parkir meter berbasis online.

"Kami akan mengkaji ulang mekanisme yang dapat diterapkan terkait sistem parkir, sehingga dapat tetap melibatkan juru parkir lama," ujarnya.

Berdasarkan dari hasil pertemuan dengan perwakilan juru parkir, Haikal mengatakan sudah ada kesepakatan untuk sementara waktu terkait dengan sistem pengelolaan parkir saat ini.

Dimana, jukir diminta untuk menerapkan tarif parkir sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang nomor 16 tahun 2011 mengenai retribusi parkir untuk motor sebesar Rp 1.000 dan mobil Rp 2.000.

"Jadi sementara mereka boleh menarik retribusi parkir selagi kajian barunya belum keluar. Tapi tadi kami tekankan harus sesuai aturan, dan jika mereka melanggar mereka siap surat tugasnya dicabut," ujarnya.

Haikal juga menyampaikan, Dishub juga sedang mempersiapkan aplikasi pengaduan masyarakat secara langsung, yang dipergunakan Dishub untuk melakukan pengawasan terhadap jukir yang menerapkan tarif parkir diluar ketentuan Perda.

"Kami berharap agar masyarakat dapat ikut bersama-sama mengawasi terkait retribusi parkir yang diterapkan jukir-jukir nakal," ujarnya.

Secepatnya kajian baru terkait sistem pengelolaan parkir kota Palembang akan segera dirampungkan.

Selain itu, Dishub juga membuka kesempatan bagi koordinator jukir maupun wadah yang merangkul jukir-jukir yang ada saat ini, untuk membuat sebuah pengelolaan parkir yang lebih profesional melalui badan usaha atau koperasi.

Bahkan dari Komisi II akan membantu melakukan kajian terkait sistem yang akan diterapkan kedepan.

"Katanya mereka ada wadah Koperasi. Kenapa tidak digunakan untuk menerapkan sistem pengelolaan parkir yang lebih profesional. Kenapa tidak mereka membuka wadah resmi dan melakukan pengelolaan parkir lebih profesional," ujarnya.

Penulis: Siti Olisa
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved