Mengadu

Jemaah Ahmadiyah Mengadu ke Mendagri Karena Didiskriminasi Soal E-KTP

Setelah menunggu lebih lima tahun setelah perekaman data untuk membuat E_KTP, seorang warga Manislo Mengadu ke Kemendagri

Jemaah Ahmadiyah Mengadu ke Mendagri Karena Didiskriminasi Soal E-KTP
kompas.com
Belasan perempuan asal Manislor, Kuningan, Jawa Barat, didampingi pengacara mereka dari Yayasan Satu Keadilan saat mengadu di kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Selatan. Selasa (20/6/2017). 

Keengganan menerbitkan e-KTP bagi JAI Manislor, lanjut Agus, selain pelanggaran hak asasi, juga bentuk pelanggaran hukum dan menghambat tujuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Padahal, kata dia, e-KTP diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan menjamin akurasi data kependudukan.

Dia mengatakan, identitas berupa KTP juga bersifat mutlak dan hakiki sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang berhak memiliki, memeroleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar segera melakukan evaluasi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, terkait perlakuan diskriminasi untuk mendapatkan hak atas identitas diri atau administrasi kependudukan lainnya terhadap jemaat Ahmadiyah Manislor.

"Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan segera memenuhi hak anggota JAI Manislor sebagai warga negara, berupa hak atas administrasi kependudukan, yakni KTP-el," ujarnya.

Sudah Dipublikasikan Kompas.Com dengan judul asli : Merasa Didiskriminasi soal E-KTP, Jemaah Ahmadiyah Manislor Mengadu ke Kemendagri

Editor: Salman Rasyidin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved