Mendagri: Ada di Suatu Dearah, Sudah 3 Tahun Dimekarkan Belum Bisa Tentukan Ibukota Kabupaten

Suatu daerah hasil pemekaran yang telah berdiri kantor Kejaksaan Negeri, tetapi isinya hanya dua orang terdiri dari seorang Kajari dan seorang staf

Mendagri: Ada di Suatu Dearah, Sudah 3 Tahun Dimekarkan Belum Bisa Tentukan Ibukota Kabupaten
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo bertukarcendera mata dengan Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin SH pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sumsel Tahun 2018 di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin (17/4/2017). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Menteri Dalam Negeri RI Tjahyo Kumolo berkali-kali mengucapkan permohonan maafnya kepada anggota DPD RI yang tidak bisa mengakomodir usulan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), termasuk di Sumsel.

"Masalah pemekaran daerah otonomi baru. Mohon maaf yang terhormat ibu-ibu DPD RI saya usulkan untuk tidak dulu. 237 usulan provinsi kabupaten kota. Pak Jokowi fokus yang sekarang. Kita ingin mempercepat pembangunan dengan dana desa," ungkap Tjahyo Kumolo pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sumsel Tahun 2018 di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin (17/4/2017).

Menurut Tjahyo, setelah pihaknya melakukan evaluasi, mulai tahun 1999 sampai dengan sekarang daerah pemekaran baru belum mampu berkembang.

"Pemekaran jangan dilihat ada gedung. Ada yang sudah berapa tahun, belum ibukota kabupatennya mana. Sama di Sumsel, DOB tingkat kemiskinannya masih tinggi. Ketua DPRD kalau menyusun jangan terlalu banyak Perda. Pusing. Tapi yang benar-benar penting demi kemaslahatan. Jangan menimbangnya sampai 10 halaman. 71 tahun merdeka baru pangan saja. Tapi papan belum. Tolong daerah cermati aset agar memenuhi kebutuhan," seru mantan Sekjen DPP PDIP ini.

Mantan anggota DPR RI ini memberikan contoh di suatu daerah hasil pemekaran yang telah berdiri kantor Kejaksaan Negeri, tetapi isinya hanya dua orang terdiri dari seorang Kepala Kejaksaan Negeri dan seorang staf.

"Kita jangan hanya melihat gedungnya saja besar tetapi isi dan kinerjanya belum maksimal. Ada di suatu daerah sudah 3 tahun dimekarkan tetapi tidak bisa menentukan ibukota kabupatennya. Padahal hanya mempunyai 3 kecamatan dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 10 ribu jiwa," ujarnya.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved