Ini 4 Paslon Pilwako Palembang 2018 yang Bakal Muncul

"Serta peluang siapa yang mampu bersinergi dalam hal penentuan pasangannya/wawako. Lalu lintas Politik di Kota Palembang khususnya, semakin ramai nant

Ini 4 Paslon Pilwako Palembang 2018 yang Bakal Muncul
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
DR Ardiyan Saptawan MSi 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG--- Melihat komposisi jumlah kursi yang dimiliki Parpol dari 50 kursi DPRD Kota Palembang periode 2014-2019, tidak satupun Parpol yang berdiri sendiri untuk bisa memajukan calon pada Pilwako 2018 mendatang.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kursi terbanyak 9 kursi. Kemudian 7 kursi Partai Demokrat. Partai Golkar 6 kursi.
´┐╝Setelah itu PKB dengan 5 kursi, Nasdem juga 5 kursi, Partai Gerindra 5 kursi, Partai Hanura 3 kursi, PKS 3 kursi, PAN 3 kursi, PBB 2 kursi, PPP 2 kursi.

"Artinya tak satupun Parpol bisa jadi pengusung tunggal, dan beberapa partai terbentur aspek ideologis juga faktor-faktor empiris serta pola komunikasi politik," kata Ketua IKA Fisip Unsri, Bagindo Togar.

Ia menyebut pada dasarnya semua calon masih berada dalam posisi wilayah Abu-abu sekaligus berupaya penguatan eksistensi di mata publik dan Parpol.

"Serta peluang siapa yang mampu bersinergi dalam hal penentuan pasangannya/wawako.
Lalu lintas Politik di Kota Palembang khususnya, semakin ramai nantinya," ujarnya.

Sementara Pengamat Politik Unsri, DR Ardiyan Saptawan MSi memprediksi kemungkinan bisa saja muncul ada empat hingga lima Paslon.

"Seperti partai besar PDIP yang sudah 9 kursi bisa dengan partai kecil untuk bisa mengajukan calon. Menurut saya bisa muncul empat hingga lima paslon. Sah-sah saja calon yang lama akan maju kembali pada Pilwako 2018 nanti. Tapi jangan lupa masyarakat akan melihat fakta lapangan. Karena Palembang selain merupakan Ibukota Provinsi, juga karakter masyarakat kota bisa lebih berpikir. Itu kenapa kandidat 1 dan 2 bisa ketat karena pemilih tidak mudah terpengaruh dalam mengambil keputusan. Kalau melihat komposisi jumlah kursi PDIP berkoalisi dengan Demokrat. Kalau Harnojoyo gandeng Fitrianti Agustinda, apakah PDIP mau jadi orang nomor dua dengan kursinya yang lebih banyak," jelas Ardiyan.

Wakil Dekan 1 Fisip Unsri ini mengajak untuk mengingat saat pengusulan Cawawako pasca lengsernya Romi Herton, dan naiknya Harnojoyo sebagai Walikota Definitif. Di sana terjadi tarik-menarik yang cukup alot. Karena wajar PDIP merasa yang tadinya menempati posisi Walikota.

"Untuk Pilwako 2019 ini gengsi PDIP masak kursi terbanyak tapi hanya mendapat jabatan wakil. Apakah PDIP rela jadi posisi wakil. Kemungkinan PDIP maju dan akan gandeng wakil lain. Pengusung Pilwako yang lalu belum tentu sama komposisinya. Parpolpunya perhitungan sendiri. Baik melalui pooling internal. Strategi bisa berubah. Melihat dari situ persaingan cukup sengit. Parpol yang ada tidak mau kalah, strategi harus cermat," kata mantan komisioner KPU Provinsi Sumsel.

Belum lagi kata Ardiyan jika nanti ada calon independen (jalur perseorangan). Meskipun pelajaran pada Pilwako 2013 lalu calon independen gugur adminiatrasi, dukungan jumlah KTP kurang.

"Artinya sangat sulit, harus kerja keras. Calon independen harus bikin Timses yang solid. Harus dimulai jauh-jauh hari. Kalau tidak dimulai dari sekarang sosialisasinya, dikhawatirkan tidak terkejar. Akan terjadi keseruan juga dikarenakan Walikota Palembang lalu menjadi narapidana, maka popularitas calon tidak begitu dominan di masyarakat karena ada yang menodai periode ini," kata anggota Dewan Pakar ICMI Sumsel.

Beragam komentar masyarakat Kota Palembang jelang Pilwako Palembang 2018. Mulai dari berharap Palembang menjadi lebih maju, hingga masa bodoh karena ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi.

"Kita berharap Palembang bisa kembali bersinar seperti masa kepemipinan Eddy Santana Putra. Kalau kemarin begitu Walikota ditahan tersandung kasus suap Pilkada 2013, Palembang seperti redup. Sampai sekarang saja permasalahan parkir, pasar tidak ada ketegasan. Mestinya Palembang sebagai ibukota Provinsi bisa menjadi barometer pembangunan dan mengimbangi langkah Pemprov dalam hal ini Gubernurnya yang melangkah jauh lebih maju," ujar Nuraini.

Warga Palembang, Hariyanto mengaku kurang begitu mau peduli dengan adanya Pilwako 2018 mendatang.

"Pasalnyo percuma bae kito punyo pilihan. Kalo toh kageknya masih nak ado permainan hukum. Pilwako 2013 sudah terbukti. Yang kalah biso jadi menang. Menang jadi kalah oleh proses di Mahkamah Konstitusi," kata Hariyanto.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Candra Okta Della
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved