Sekda Sumsel: Enam Kabupaten/Kota Masuk Kategori Kuning

Misalnya kita masuk sebuah kantor belum ada struktur organisasi, belum ada plang petunjuk wc dimana, juga belum ada petunjuk tempat parkir,

Sekda Sumsel: Enam Kabupaten/Kota Masuk Kategori Kuning
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Plt Sekda Provinsi Sumsel Drs H Joko Imam Sentosa MM. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Plt Sekda Provinsi Sumsel Drs H Joko Imam Sentosa MM menyatakan belum puas dengan hasil penilaian beberapa daerah.

Oleh karenanya ia akan mempertahankan yang baik dan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Dari 17 kabupaten/kota di Sumsel ada 6 yang masuk kategori kuning. Artinya kepatuhan pendampingan tehadap pelayanan masyarakat belum sesuai standar. Misalnya kita masuk sebuah kantor belum ada struktur organisasi, belum ada plang petunjuk wc dimana, juga belum ada petunjuk tempat parkir," ungkapnya saat menghadiri hasil Evaluasi Pelayanan publik sesuai UU No 25 tahun 2009, Workshop yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Rabu (12/4/2017).

Joko Imam Sentosa mengatakan, workshop ini untuk pendampingan kepatuhan terhadap standar pelayanan, misalnya BPN, Samsat, Pembuatan SIM, Perbankan.

"Setiap pelayanan harus memenuhi standarnya. Ombusman akan memberikan evaluasi pada pemerintah sesuai tingkatannya. Dari 34 provinsi ada 6 provinsi yang masuk kategori hijau (baik) Alhamdulillah kita salah satunya," katanya.

Ditambahkannya, waktu pelayanan harus sesuai standar jangan sampai standar sehari menjadi 2 atau 3 hari.

Upaya yang seksama pemerintah melalui sektor pelayanannya dengan paradigama 3 Undang Undang yakni dengan UU No5 tentang ASN, UU No 23 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 30 tentang Administrasi Pemerintahan, intinya supaya terjadi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Perilaku kita sebagai pemangku kepentingan harus mempunyai komitmen memberikan pelayanan masyarakat dan harus menghidarkan pungli. Saya berharap dari forum ini koordinasi yang baik dengan Ombusman terus dilakukan, prestasi yang dicapai dipertahankan melalui sinergitas, agar Sumsel benar-benar diperhitungakan di tingkat nasional," ujarnya.

Sementara itu Anggota Ombudsman Bidang Ekonomi, A Alamsyah mengatakan bahwa kegiatan Workshop ini sebernarnya diadakan setiap tahun untuk memberikan peringkat kepada kepatuhan di setiap penyelenggara penyediaan publik salah satunya itu adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota.

"Tapi pertemuan kali ini tidak hanya dihadiri oleh Pemerintah Daerah Sumsel saja tetapi ada dari Bengkulu kita undang yang diharapkan setelah workshop pendampingan mereka mulai menyiapkan surat kepatuhannya," katanya.

Halaman
12
Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved