Proses Pembatalan Perda Kini Lebih Panjang

Karena masuk kategori legislasi maka pembatalannya peraturan itu harus dilakukan lembaga kehakiman atau MA.

Proses Pembatalan Perda Kini Lebih Panjang
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Karo Hukum dan HAM Pemprov Sumsel Ardani SH MH 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Sumsel, Ardani mengatakan, keputusan MK membuat proses pembatalan suatu Perda (Peraturan Daerah) kini lebih panjang karena harus dilakukan lembaga kehakiman atau Mahkamah Agung (MA).

Keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2016 dalam sidang MK, dengan nomor 137/PUU-XIII/2015 terhadap judicial review pasal 251 ayat 1 UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, MK berpandangan bahwa Perda merupakan produk legislasi sebab pembuatannya dilakukan DPRD dan Pemda.

Karena masuk kategori legislasi maka pembatalannya peraturan itu harus dilakukan lembaga kehakiman atau MA.

"Ada aturan baru dikeluarkan bahwa Perda Provinsi itu pembatalannya oleh MA meski ada empat hakim yang tidak sependapat dengan keputusan ini. Semula waktu yang dibutuhkan untuk pembatalan Perda tak memakan waktu yang panjang, namun dengan keputusan MK tersebut tentu lebih berpengaruh kepada kecepatan pembatalan. Contoh sebuah Perda kabupaten/kota yang ingin dibatalkan hanya melalui gubernur. Tapi, dengan keputusan MK harus melalui proses dulu," ungkap Ardani, Minggu (9/4/2017).

Meskipun demikian Ardani menyebut, keputusan MK ini tidak berpengaruh signifikan dalam pembuatan perda baru.

Keputusan MK ini hanya berlaku untuk pembentukan Perda baru, artinya untuk Perda lama tidak berlaku.

Apalagi selama ini Perda yang dibuat Pemprov Sumsel tidak ada yang dibatalkan.

"Kemarin Perda yang ada itu dilakukan revisi dan penyempurnaan sebab adanya aturan baru mengenai peralihan (pelimpahan) wewenang," ujarnya.

Dengan keputusan MK ini, jika ada suatu Perda yang nantinya tidak disetujui oleh masyarakat, maka masyarakat dapat menuntut perda pembatalan tersebut ke MA.

"Kalau dulu kan bisa langsung kepada Gubernur, tapi sekarang langsung kepada MA," ujarnya.

Plt Sekda Provinsi Sumsel, Drs H Joko Imam Sentosa MM mengatakan sebagai pemerintah daerah pihaknya tentu akan mentaati apa yang menjadi ketentuan dari pusat.

"Tapi nantinya akan ada kajian-kajian lebih lanjut dari keputusan tersebut. Pencabutan atau pembatalan Perda sendiri, itu dikarenakan berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi, menghambat dan adanya penataan lain. Kalau tidak salah di tahun kemarin kan ada sekitar 3000 perda seluruh Indonesia yang dibatalkan dan direvisi karena memang berbenturan serta berbagai alasan lainnya," ucapnya. (*)

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Candra Okta Della
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved