Dirjen PU-PR Minta Pekerja Konstruksi Wajib Bersertifikasi

Setiap pekerja konstruksi bangunan, wajib bersertifikasi. Tujuannya agar pekerja memiliki kemampuan dan keterampilan dalam pembangunan infrastruktur.

Dirjen PU-PR Minta Pekerja Konstruksi Wajib Bersertifikasi
Sriwijaya Post / Welly Hadinata
Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PU-PR Jusid Toyib yang didampingi Asisten II Setda Kota Palembang Darma Budhy ketika membuka seminar jasa konstruksi di Meetting Room Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (5/4/2017). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Setiap pekerja konstruksi bangunan, wajib bersertifikasi. Tujuannya agar pekerja memiliki kemampuan dan keterampilan dalam pembangunan infrastruktur.

Terlebih di Kota Palembang yang kini pembangunannya semakin berkembang. Himbauan pekerja wajib bersertifikasi ini disampaikan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PU-PR Jusid Toyib, ketika membuka seminar jasa konstruksi di Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (5/4/2017).

"Secara keseluruhan dari empat juta pekerja konstruksi di Indonesia, hanya 10 persen yang tersertifikasi. Sehingga, hal ini hendaknya juga jadi perhatian Pemkot Palembang yang semestinya mengendepankan sertifikasi ini terkait pembangunan yang berkelanjutan," ujarnya.

Jusid mengatakan, pada tingkat pusat kini sedang diupayakan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Apalagi setelah keluar UU No.2/2017 yang juga mengatur masalah pembinaan pelaku atau pekerja konstruksi.

Dengan adanya aturan yang telah ditetapkan, sehingga pada 2018 pemerintah juga akan bertindak lebih tegas terhadap pekerja konstruksi melalui perpanjangan tangan, yakni Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang berada disetiap daerah untuk melakukan sertifikasi terhadap para pekerja. Mulai dari tingkatkan pelaksana, mandor, kepala tukang, dan tukang.

"Namun pastinya, selain pekerjanya yang wajib sertifikasi, ada pula sertifikasi badan usaha, dan pengembangan usaha, juga dari sisi hukum yang sudah diatur. Karena hal ini juga berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, apalagi pembangunan di Palembang semakin berkembang," ujarnya.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang Dharma Budy mengatakan, aturan pekerja konstruksi bersertifikasi memang harus didukung. “Itu pula alasan utama digelarnya seminar ini. Mengundang pengusaha konstruksi, ahli konstruksi agar nantinya mereka mempekerjakan pegawai yang telah tersertifikasi sehingga pembangunan di Palembang bisa memiliki standar yang baku," ujarnya.

Sementara itu Ketua LPJK Sumsel Sastra Suganda mengatakan, berdasarkan rekomendasi pusat, jajaran yang dipimpinnya saat ini telah mendata ada 200.000 pekerja konstruksi di Sumsel.

Sementara hanya 8.000 diantaranya yang tersertifikasi dengan baik. “Untuk pekerja ahli, sertifikasinya ke asosiasi. LPJK hanya terhadap pekerja lapangan,”ujarnya.

Namun demikian, LPJK Sumsel terus mengupayakan yang terbaik bagi kemajuan pembangunan khususnya dibidang konstruksi di kota Palembang.(Welly Hadinata)

Penulis: Welly Hadinata
Editor: wartawansripo
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved