Kadis Kominfo Sumsel Ajak Berkomitmen dalam Ketransparanan Keluarkan DIP

Keinginan masyarakat dalam mewujudkan tranparansi serta keterbukaan di semua bidang disambut hangat oleh pemerintah dan masyarakat

Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Sudarwan
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Kadis Kominfo Sumsel Farhat Syukri memberikan paparan pada Pembukaan Sosialisasi Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 94/KPTS/ KOMINFO/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov Sumsel di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Rabu (1/3/2017). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kadis Kominfo Sumsel, Farhat Syukri, mengajak Sosialisasi Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 94/KPTS/ KOMINFO/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov Sumsel sebagai momen untuk berkomitmen dalam ketransparanan mengeluarkan Daftar Informasi Publik (DIP).

"Sebagai bahan evaluasi hasil Rakor PPID terdahulu di tahun 2015, sangatlah tepat apabila dalam kesempatan ini kita semua yang hadir di sini untuk berkomitmen dalam ketransparanan mengeluarkan Daftar Informasi Publik (DIP) di Tahun 2017 di PPID Pembantu tingkat OPD di Lingkungan Pemprov Sumsel dan dikoordinasi oleh PPID Utama Pemprov Sumsel," ujar Farhat pada Pembukaan Sosialisasi Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 94/KPTS/ KOMINFO/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov Sumsel di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Rabu (1/3/2017).

Keinginan masyarakat dalam mewujudkan tranparansi serta keterbukaan di semua bidang disambut hangat oleh pemerintah dan masyarakat melalui hadirnya struktur perundang-undangan dan terlegitimasi dengan kuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Terbitnya UU KIP merupakan bentuk dorongan partisipasi aktif keterlibatan masyarakat dan Pemerintah guna mewujudkan komitmen hak dasar publik atas kebutuhan layanan informasi.

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, maka kehadiran UU ini membuka akses publik untuk melakukan monitoring dan pengawasan.

Secara normatif UU KIP dapat dikatakan sebagai produk regulasi yang cukup maju dalam mewujudkan keterbukaan penyelenggaraan negara.

Sebab, UU ini secara tegas memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya, kebijakan yang dihasilkan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk kondisi keuangan dan penggunaan anggaran.

Salah satu subtansi penting dan strategis dari ketiga regulasi tersebut (UU KIP, PP Nomor 62 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 35 Tahun 2010) adalah perlunya ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap Badan Publik Pusat maupun Daerah.

Dalam konteks Pemerintah Daerah, PPID adalah Pejabat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah seperti Gubernur/Bupati/Walikota yang bertanggungjawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah selaku atasan PPID.

PPID merupakan pelaksana utama pengelolaan informasi dan dokumentasi yang bertanggungjawab dalam mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana.

PPID ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik. PPID melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi serta memiliki kompetensi dalam mengelola informasi dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID dibantu oleh PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional lainnya.

Khususnya di Sumatera Selatan hadirnya PPID Utama Provinsi Sumatera Selatan diawali pada tahun 2010 di Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumsel dikarenakan yang berkaitan dengan yang membidangi PPID berada di Dinas tersebut.

Pada pada tahun 2013, sehubungan dengan keluarnya Edaran Menteri Dalam Negeri bahwa PPID Utama berada di Humas atau yang membidanginya, maka PPID Utama Provinsi Sumsel berada di Biro Humas dan Protokol Pemprov Sumsel dengan SK terakhir No. 545/KPTS/XIII/2013 tentang PPID di Lingkungan Prov Sumsel dan diperbaharui dalam SK No. 796/KPTS/X/2014.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved