Breaking News:

Tidak Digugat Paslon Ditetapkan, KPU Tunggu Keterangan MK

Permohonan diajukan ke MK paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Muba la

Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Ahmad Sadam Husen
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
A. Naafi, SH, M.Kn. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- KPU Kabupaten Musi Banyuasin masih menunggu apakah Paslon Bupati/Wakil Bupati Muba 2017 mengajukan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi sehingga menunda penetapan Paslon terpilih yang akan ditetapkan 8-10 Maret mendatang.

Permohonan diajukan ke MK paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Muba lalu.

Komisioner KPU Provinsi Sumsel, Ahmad Naafi, SH, M.Kn, mengatakan jika sebelum menetapkan calon terpilih dan mengajukan pengusulan penetapan pengangkatan paslon terpilih, KPU Kab. Muba akan mematuhi ketentuan lain yang masih berlaku, termasuk memperhatikan surat Mendagri yang salah satu syaratnya mengusulkan pelantikan kepala daerah adalah surat keterangan dari MK.

"Jadi KPU Muba sedang mengupayakan supaya ada kepastian waktu terkait kapan terbitnya surat keterangan sebagai dasar tidak adanya gugatan di MK atau adanya gugatan karena MK menghormati gugatan dan tidak bisa menolak perkara walaupun secara materiil telah menerbitkan syarat-syaratnya," kata mantan wartawan Sriwijaya Post ini.

Menurut alumnus FH Unsri ini, KPU menghormati langkah-langkah hukum yang dilakukan Paslon dan akan mempertanggungjawabkan kewenanganya. Sedangkan KPU Provinsi Sumsel terus memonitor dan melakukan supervisi terhadap proses tahapan Pilkada di Kabupaten Muba agar berjalan dengan sebaik-baiknya.

Sementara untuk penetapan Paslon terpilih tanpa PHP akan dilaksanakan 8-10 Maret 2017. Sedangkan bila dilakukan gugatan ke MK dilakukan paling lama tiga hari pasca putusan dismissal atau putusan MK yang dibacakan.

Ketua KPU Muba, Ahmad Firdaus Marvels, mengatakan akan terus monitor perkembangan pengajuan gugatan di Mahkamah konstitusi didampingi kuasa hukumnya.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved