Setoran Parkir Banyak Potongan, Dishub Palembang Akui Kecolongan

"dahulu dikuasai oleh pemilik lahan, sehingga banyak potongan-potongan yang terjadi dari retribusi parkir dimulai dari jukir hingga sampai ke dishub,"

Setoran Parkir Banyak Potongan, Dishub Palembang Akui Kecolongan
SRIPOKU.COM/WELLY HADINATA

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Memiliki sebanyak 749 titik parkir, restribusi parkir yang dikelolah Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang, belum sepenuhnya teralisasi.

Bahkan setoran parkir banyak potongan sebelum disetorkan masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target Rp12 miliar untuk retribusi parkir, Dishub Palembang hanya mampu mendapatkan PAD sebesar Rp 6 miliar.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembngunan Sekretariat kota Palembang, Darma Budhy mengatakan, tak tercapainya target PAD lantaran Dishub belum membina juru parkir (jukir) yang ada di areal parkir ini secara baik.

Banyak lahan-lahan parkir yang "dahulu dikuasai oleh pemilik lahan, sehingga banyak potongan-potongan yang terjadi dari retribusi parkir dimulai dari jukir hingga sampai ke dishub," ujar Darma Budhy, seusai membuka acara pembinaan sistem parkir di Kota Palembang yang diadakan Ballroom Hotel 1O1 Palembang, Rabu (22/2/2017).

Mengatasi permasalahan tersebut, Darma Budhy mengatakan, Dishub dapat membina langsung jukir yang ada. Sehingga penataan parkir di kota lebih baik lagi, dan bisa mendapatkan pemasukan PAD.

"Jadi jukir ini tidak tersentuh. Karena dihalangi oleh pemilik lahan parkir ini, sehingga mereka tidak memiliki akses untuk ke atas (Dishub)," ujarnya.

Menurutnya, mestinya PAD dari retribusi parkir dapat menghasilkan PAD yang lumayan. Terlebih lagi memastikan jumlah titik parkir di Kota Palembang yang mencapai lebih 749 titik parkir.

"Seharusnya dishub dapat mengundang konsultan yang berkompeten untuk mengkaji masalah perparkiran. Atur dan tentukan luasan lahan parkir yang ada di suatu tempat itu berapa kapasitasnya. Sehingga perharinya tahu hasilnya," katanya.

Dikatakannya, jumlah titik parkir yang ada saat ini bisa dinilai masih ada yang abu-abu. "Saya tidak tahu apakah ada yang ditutupi atau memang mereka tidak bisa menghitung titik parkir. Makanya saya menyarankan mengundang konsultan," ujanya.

Selain itu, Darma Budhy menambahkan, kedepanya diharpakan jukir memilikir kriteria. Dilihat dari batasan usia dan dirangkul untuk bekerja dibawah naungan Dishub, agar jumlah retribusi parkir ini bisa maksimal.

"Karena saat ini masih ada ibu-ibu tua menjadi jukir. Untuk memaksimalkan retribusi. Biar perlu jukir itu digaji, sehingga tidak terjadi pungli dan jukir meminta retribusi parkir yang tidak sesuai semestinya," katanya.

Kabid Pengawasan, Pengendalian, dan Operasional Dishub kota Palembang, Marta Edison mengatakan, pihaknya akan mengkaji dan mempelajari masukan yang ada, sehingga mendapatkan solusi untuk melakukan pembinaan yang baik.

"Kita akan data jukir ini, atributnya diperhatikan, dan dikaji bagaimana jukir ini bisa mendapatkan gaji dan BPJS, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membayar retribusi tidak semestinya," ungkapnya.

Menurut Marta, selama ini yang menjadi masalah perparkiran yang ada adalah keterbatasan lahan parkir dan sejumlah proyek pembangunan. Kedepannya akan didata ulang titik parkir yang ada dan menghilangkan koordinator lahan parkir, untuk adanya pemotongan.

"Nantinya jukir-jukir langsung ke kita (dishub), dan koordinator akan dihapuskan. Nantinya akan ada kolektor yang akan menagih ke jukir ini dan akan kita coba jalankan," ujarnya.

Penulis: Welly Hadinata
Editor: wartawansripo
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved