Breaking News:

DPRD Sumsel Minta Usut Tuntas Pengibaran Bendera Asing di Mariana

Berkibarnya bendera RRT di Indonesia bukan kali pertama ini saja tetapi akhir tahun lalu juga pernah ditemukan di daerah Ternate

DOK KOREM 044/GAPO
Satpam PT Asri Gita Prasarana didampingi Babinsa Serka A Roni dari Koramil 401-07/ Mariana yang menurunkan bendera negara China yang terpasang di ujung dermaga Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Banyuasin, Jumat (20/1) pukul 09.40. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Berkibarnya bendera RRT di Dermaga PLTA PT Asri Gita di wilayah Kecamatan Banyuasin I (Mariana), Jumat (20/1/2017) jangan dianggap sepeleh.

H Rizal Kenedi SH MM, anggota Komisi V DPRD Sumsel mengatakan hal ini harus ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah, Apakah ini memang ada unsur kesengajaan atau tidak.

Berkibarnya bendera RRT di Indonesia bukan kali pertama ini saja tetapi akhir tahun lalu juga pernah ditemukan di daerah Ternate. Ditambahkan Rizal Kenedi masalah tenaga kerja seharusnya juga menjadi sorotan.

Walaupun PT Asri Gita ada kerjasama dengan negara China bukan berarti Bendera negara mereka bisa bebas berkibar di NKRI dan tenaga kerjanya juga harus semuanya dari sana. Sebab, seharusnya tenaga kerja asal Indonesia harus lebih banyak yang bekerja di perusahaan tersebut.

Oleh karena itu Pemerintah harus memberikan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing mengingat pengangguran kita juga banyak, jangan selalu saja alasan klasik yang dipakai adalah tenaga kerja Indonesia tidak kompeten.

"Semoga kejadian ini menjadi perhatian kita semua termasuk semua steak holder yang ada agar kejadian ini tidak terulang lagi dan pemerintah daerah segera memanggil pihak perusahaan dan kalau ada hal-hal yang melanggar kedaulatan negara maupun melanggar peraturan tentang ketenaga kerjaan agar perusahaan tersebut diberikan sanksi" ungkap Rizal Kenedi, Sabtu (21/1/2017).

Dijelaskan Rizal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 41 tahun 1958 tentang penggunaan bendera kebangsaan asing dalam pasal 1 ayat 3 menyebutkan, bendera kebangsaan asing dapat digunakan pada kesempatan-kesempatan lain dengan izin kepala daerah, jika pada kesempatan itu bendera kebangsaan asing layak digunakan seperti pada pertemuan internasional.

"Bendera asing ditancapkan di bumi Indonesia, bagi saya, bukanlah hal yang substansial, tetapi penting juga karena berkaitan dengan simbol-simbol penguasaan dan kedaulatan," tegas Rizal yang juga Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumsel. (Editor: Welly Hadinata)

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: wartawansripo
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved