Pilkada Muba

Telat 30 Menit, Ketua Majelis Hakim Tegur Pengacara Amiri Arifin

Menurut mantan Direktur LBH Palembang keterlambatan mereka lebih karena ada informasi menyiapkan saksi dengan membuat laporan tertulis.

Telat 30 Menit, Ketua Majelis Hakim Tegur Pengacara Amiri  Arifin
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Suharyono SH dan Edi Kuswandi SH bersama kliennya Amiri Arifin selaku pelapor menghadiri sidang dugaan pelanggaran kode etik Panwaslih Kabupaten Muba di KPU Sumsel, Rabu (11/1/2016). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Lantaran dinilai datang telat 30 menit, sidang dugaan pelanggaran kode etik Panwaslih Kabupaten Muba di KPU Sumsel, Rabu (11/1/2016), Ketua Majelis Hakim Dr Valina Surbakti, menegur Suharyono SH dan Edi Kuswandi SH, pengacara pelapor Amiri Arifin.

"Seharusnya yang di Palembang ini datang lebih dulu sebelum sidang dimulai jam 10.00. Saya yang dari Jakarta saja tiba di sini jam 09.30. Kalau karena macet, Jakarta lebih macet dari Palembang," kata Valina.

Suharyono SH sendiri mengklarifikasi teguran tersebut.

Menurut mantan Direktur LBH Palembang keterlambatan mereka lebih karena ada informasi menyiapkan saksi dengan membuat laporan tertulis.

"Tadi saya mendapat informasi harus membuat laporan tertulis untuk mendatangkan saksi. Kemudian karena macet," ujar Suharyono.

Majelis Hakim pada sidang dugaan pelanggaran kode etik Panwaslih Kabupaten Muba ini, selain Dr Valina Surbakti dari anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), anggota Majelis Hakim lainnya yakni Ketua KPU Sumsel Aspahani, Pimpinan Bawaslu Sumsel Zulfikar dan akademisi dari Unsri Prof Zulkifli.

Massa yang tergabung dalam Lembaga Intelektual Bangsa Anti Sara
Massa yang tergabung dalam Lembaga Intelektual Bangsa Anti Sara (Libas) Sumsel mengfelar aksi demo di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel, Rabu (11/1/2017). (SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ)

Puluhan Massa Geruduk KPU Sumsel

Beberapa saat sebelum sidang kode etik dimulai, puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Intelektual Bangsa Anti Sara (Libas) Sumsel mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel.

Massa melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk keprihatinan atas  penyelenggara Pilkada di Kabupaten Musi Banyuasin.

Komisioner KPU Sumsel, Ahmad Naafi SH MKn mengatakan, pihaknya telah menerima aspirasi massa Libas dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

"Kita masih menunggu proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Muba. Kami juga melakukan proses sidang kode etik untuk Ketua KPU Muba. Jika ditemukan ada pelanggaran maka kita lakukan tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku," kata mantan wartawan Sriwijaya Post tersebut.

Nafi  mengatakan saat ini digelar sidang dugaan pelanggaran kode etik Panwaslih kabupaten Muba di KPU Sumsel.

Anggota DKPP yang hadir Dr Valina Surbakti dan tim pemeriksa daerah.

Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved