Sepanjang 2016 Ombudsman Terima Keluhan Pungli Pertanahan

Dari Januari hingga pertengahan Desember 2016, pengaduan Pungutan Liar (Pungli)

Penulis: Ardani Zuhri | Editor: wartawansripo
Sepanjang 2016 Ombudsman Terima Keluhan Pungli Pertanahan
SRIPOKU.COM/ARDANI ZUHRI
Tampak Asisten Ombudsman RI Sumsel Astra Gunawan melakukan sosialisasi tentang pencegahan Pungli di hotel Sintesa Muaraenim, Kamis (15/12).

SRIPOKU.COM, MUARAENIM -- Dari Januari hingga pertengahan Desember 2016, pengaduan Pungutan Liar (Pungli) dari masyarakat di Sumsel di dominasi masalah pertanahan yakni BPN (Badan Pertanahan Nasional).
Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Ombudsman RI Sumsel Astra Gunawan,
dalam kegiatan sosialisasi Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu dan Pencegahan Pungutan Liar (Pungli, di hotel Sintesa Muaraenim, Kamis (15/12/2016).

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Ombudsman RI Sumsel Astra Gunawan, Inspektur Pemkab Muaraenim Anthoni Zulkarnain dan Kepala BPMPT Muaraenim Alfarizal, sebagai nara sumber serta seluruh Camat se-Kabupaten Muaraenim dan pihak terkait se-Kabupaten Muaraenim.

Menurut Astra, dari hasil data yang masuk ke pihaknya, dari Januari 2016 hingga pertengahan Desember 2016, jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 145 pengaduan se-Sumsel. Dari jumlah tersebut sekitar 60 persen di instansi BPN seperti masalah HGU, sertifikat ganda, ganti rugi pembebasan lahan untuk umum dan sebagainya. Sedangkan untuk 40 persen di instansi-intansi pelayanan publik lainnya seperti Samsat, Imigrasi, dan lain-lain.

"Untuk masalah lahan seperti pembebasan lahan untuk Masjid Sriwijaya, lintasan dayung. Itu yang masuk, tetapi kita belum tahu salah atau benar pengaduan tersebut," ujar Astra.

Dikatakan Astra, penyebab terjadinya pungli cukup banyak seperti penyalahgunaan wewenang, faktor ekonomi, kultur dan budaya organisasi, sistem kontrol dan pengawasan yang rendah, keterbatasan SDM. Pungutan Liar dalam pelayanan terpadu sering terjadi kepatuhan dengan perundang-undangan yang masih rendah, mentalitas penyelenggara, penempatan pelaksana yang juga berfungsi sebagai pengumpul dan penyetor, pelayanan yang tidak memenuhi standart, informasi yang sangat minim, sistem masih berbelit, penyelesaian yang tidak tepat waktu, keengganan masyarakat untuk antri.

"Pungli itu, bukan hanya berbentuk uang tetapi bisa berbentuk barang (gratifikasi) seperti tiket pesawat, hotel, termasuk servis penyediaan cewek," ujar Astra.

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved