Ombudsman: Praktek Pungli Masih Marak

Pungli retribusi parkir ini tidak menjadi sorotan bagi pihak berwenang. Jelas-jelas ini menyalahi aturan dan masyarakat sebagai publik merasa dirugik

Penulis: Welly Hadinata | Editor: Tarso
Ombudsman: Praktek Pungli Masih Marak
SRIPOKU.COM/WELLY HADINATA
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, Indra Zuardi

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Retribusi parkir di wilayah Kota Palembang, dinilai Ombudsman Sumsel merupakan praktek pungutan liar (pungli).

Hal ini dikarenakan retribusi parkir tidak sesuai dengan peraturan daerah (perda) yang telah ditetapkan.

"Coba lihat faktanya, parkir untuk sepeda motor itu Rp 2 ribu. Padahal sesuai perdanya Rp1.000, jelas-jelas ini adalah pungli dan masih marak terjadi di lapangan," ujar Indra Zuardi, S Sos M.Si, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, Minggu (4/12/2016).

Indra mengatakan, pungli retribusi parkir ini tidak menjadi sorotan bagi pihak berwenang. Jelas-jelas ini menyalahi aturan dan masyarakat sebagai publik merasa dirugikan.

"Saya mengalaminya sendiri adanya pungli ini. Seperti di kawasan Pasar 16 Ilir, tarif parkir mobil sesuai perdanya jelas-jelas hanya Rp2 ribu, tapi juru parkirnya meminta lebih, ada yang Rp5 ribu bahkan sampai Rp10 ribu," ujarnya.

Ombudsman sebagai lembaga negara yang berperan sebagai pengawasan pelayanan publik, Indra menegaskan, ombudsman akan meminta klarifikasi kepada dinas terkait.

Memang dari nominalnya ini pungli ini kecil dan tidak besar, tapi tetap harus menjadi perhatian bagi dinas terkait.

"Perlu diketahui, meskipun pungli ini kecil, tapi kalau dikumpulkan besar juga nominalnya. Apakah ini harus didiamkan saja, jadi kepada tim saber pungli, jangan hanya pungli yang besar saja yang menjadi target, tapi pungli yang kecil juga harus menjadi atensi," ujarnya.

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved