PKL Lorong Basah Datangi DPRD, PD Pasar Bantah Ada Pungli

Merasa terusik, pedagang lorong basah kembali mendatangi Kantor DPRD Kota Palembang.

Penulis: Yandi Triansyah | Editor: wartawansripo
PKL Lorong Basah Datangi DPRD, PD Pasar Bantah Ada Pungli
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang, Chandra Darmawan SE

SRIPOKU. COM, PALEMBANG --- Pedagang lorong basah kembali mendatangi Kantor DPRD Kota Palembang, Selasa (8/11) rombongan diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang bersama pihak PD Pasar. Untuk membicarakan mengenai penataan PKL yang ada di Pasar tersebut.

Pedagang meminta pemerintah tak melakukan kebijakan apa apa terkait kondisi saat ini. Mengingat pedagang sudah terlanjur nyaman dengan kondisi sekarang. Meski begitu pedagang mengaku setiap harinya memberikan retribusi kepada pengelola pasar dengan besaran Rp 5000 per lapaknya. "Seperti biasa setiap hari kita ada kontribusi bagi pemerintah," salah seorang PKL Hengki, Selasa (8/11/2016).

Biaya yang dipatok oleh pihak ketiga sebesar Rp 7 juta dianggap pedagang terlalu memberatkan. Apalagi hal itu dilakukan oleh pihak ketiga. Pedagang menolak jika pengelolaan diberikan kepada pihak ketiga. Mereka mengaku lebih senang jika dikelola oleh PD Pasar langsung.

"Sewanya kebesaran. Kalau pihak ketiga cari untung bukan mau bantu rakyat," katanya.

Sikap pedagang sudah bulat untuk menolak segala pembangunan yang ada di pasar. Apalagi membayar sewa dengan nominal yang begitu besar. Jika pemerintah tetap ngotot pihaknya akan terus melakukan aksi susulan kepada Pemkot Palembang. "Kami ingin persoalan cepat selesai. Tak ada lagi wacana wacana yang meresahkan kita," katanya. 

Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang, Chandra Darmawan meminta kepada pihak ketiga untuk menghentikan aktivitas sosialisasi penarikan biaya sewa kepada pedagang di kawasan lorong basah. Karena kegiatan tersebut ilegal karena belum memiliki dasar hukumnya.

"Hasil pertemuan kita minta segala aktivitas sosialisasi kepada pedagang dihentikan," kata politisi Partai Bulan Bintang.

Chandra mengatakan, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pembahasan mengenai mekanisme hukum terhadap pengelolaan PKL yang ada di lorong basah. Setelah itu, mekanisme selanjutnya bisa diteruskan.

"Apakah nanti PKL akan dikelola oleh PD Pasar atau pihak ketiga akan kita bahas bersama," katanya.

Terkait adanya retribusi yang dibuktikan karcis tagihan yang diduga dari PD Pasar, Candra telah meminta nama oknum tersebut kepada pedagang. Namun saat rapat tak ada pedagang yang berani mengungkap nama tersebut.

"Kalau memang benar oknum yang menarik retribusi itu kita tindak. Tapi pedagang tak mau ungkap ke kita," katanya

Diketahui PD Pasar akan membangun awning (atap) di kawasan lorong basah. Hal ini dilakukan pengelola untuk menata pedagang supaya lebih rapi lagi.

Direktur Operasional PD Pasar Palembang, Febrianto mengungkapkan, pembangunan yang dilakukan untuk kebaikan pedagang. Karena selama ini PKL yang ada di lorong basah belum dikelola. Oleh karena itu pihaknya ingin mengelola supaya ada masukan bagi PAD kota.

"Saya tegaskan PD Pasar tak ada pungutan ke pedagang. Jika pedagang bilang ada pungutan itu artinya pungli," ujar Febri.

Menurut Febri ada sekitar 3000 pedagang yang ada di kawasan lorong basah. Tak sepeserpun ada kontribusi dari pedagang. Untuk pemasukkan kota Palembang.

"Tidak benar ado retribusi atas namakan PD pasar. Silahkan laporkan ini pungli," katanya.

Pihaknya akan terus melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada pedagang. Guna pengelolaan segera dilakukan. Sehingga PAD dari sektor pasar bisa bertambah. (Editor: Abdul Hafiz)

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved