Indonesia Kalah Banyak, Anggaran Perumahan Dibanding Thailand dan Filipina

SRIPOKU.COM , JAKARTA - Alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan rakyat dinilai masih minim, sehingga menimbulkan gap atau jarak antara permintaan dan kebutuhan.

Berita Lainnya: Tahun 2017, Pemerintah Targetkan 497.800 Rumah Terbangun

Saat ini, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan perumahan satu persen dari total belanja negara yang mencapai Rp 2.000 triliun dan 0,1 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp 20 triliun.

Angka tersebut, menurut Direktur Jenderal Pembiayaan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus masih kalah dari Thailand dan Filipina yang masing-masing 2,2 persen dan 0,31 persen dari PDB-nya.

"Saat ini, ditambah dengan pihak swasta yang 3,2 persen dari PDB atau sekitar Rp 300 triliun juga masih belum memenuhi keseluruhan pembiayaan," tambahnya saat jumpa pers di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Senin (3/10/2016).

Secara total, ketersediaan anggaran untuk pembiayaan perumahan rakyat saat ini adalah sebesar Rp 320 triliun, sedangkan kebutuhannya jika di-benchmark 10 persen dari PDB adalah Rp 1.000 triliun.

"Jadi masih ada gap Rp 680 triliun yang mesti disediakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta," tukasnya.

Ketersediaan dana pembiayaan ini bukan menjadi satu-satunya persoalan pokok terkait pembiayaan perumahan rakyat.

Maurin sendiri mengidentifikasi setidaknya ada tiga hal lagi yang menjadi masalah terkait hal tersebut.

Affordability atau daya beli rumah kerap menjadi penghalang lantaran harga rumah yang terus naik tidak diimbangi dengan penghasilan.

"Dalam setahun saja kenaikan harga rumah bisa 20-25 persen sementara rata-rata kenaikan penghasilan itu cuma lima persen," ungkapnya.

Dua masalah berikutnya dalam pembiayaan perumahan, sambung Maurin, adalah aksesabilitas ke sumber pembiayaan atau perbankan dan sustainability atau keberlanjutan pembiayaan.

Penulis : Ridwan Aji Pitoko