PT BRK Bantah tak Salurkan Dana CSR, DPRD Minta Bupati Tinjau HGU

Dana CSR perusahaan tetap kita salurkan kepada warga. Namun, mengenai HGU seperti biasa legal, dan sebagian saat ini masih dalam proses

PT BRK Bantah tak Salurkan Dana CSR, DPRD Minta Bupati Tinjau HGU
SRIPOKU.COM/BERI SUPRIYADI
Anggota Komisi 4 DPRD Ogan Ilir menunjukan berkas PT BRK tentang HGU, Senin (16/8/2016). 

SRIPOKU.COM, INDERALAYA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Demokrat Hilmin Spd meminta kepada Plt Bupati Ogan Ilir (OI), HM Ilyas Panji Alam agar meninjau kembali status Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan, khususnya perusahaan perkebunan yang berlokasi di Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten OI.

Hal itu diungkapkan Hilmin saat melontarkan interupsi di akhir rapat paripurna DPRD OI, Senin (15/8/2016), di Gedung DPRD OI Tanjung Senai Inderalaya.

Menurut Hilmin, berdasarkan data yang ia peroleh dari masyarakat yang dikuatkan pihak BPN OI, perusahaan perkebunan karet PT BRK di Desa Rambang Kuang hanya memiliki HGU seluas 20 ha.

Namun, kenyataannya, PT BRK sampai saat ini, ditemukan memiliki HGU mencapai lebih dari 40 ribu ha.

"Untuk menghindari dan dikhawatirkan terjadinya konflik komunal antara pihak perusahaan dengan warga, jadi kami minta kepada pak bupati untuk membentuk tim atau meninjau kembali status HGU perusahaan tersebut," pinta Hilmin.

Disamping itu juga dikatakan Hilmin, berdasarkan peraturan menteri kehutanan, warga yang bermukim di sekitar lingkungan perusahaan diharuskan menerima bantuan melalui CSR, bantuan berupa plasma 20.

Namun kenyataannya perusahaan tersebut tidak menyalurkan bantuan tersebut kepada warga.

Sementara itu, Plt Bupati OI HM Ilyas Panji Alam mengatakan, pihaknya bersama wakil ketua DPRD OI, menyetujui permintaan fraksi Demokrat.

Menurut Ilyas didampingi Wahyudi selaku wakil ketua DPRD OI, dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk panitia khusus (pansus) terkait adanya temuan itu dan nantinya Pansus akan dijadwalkan bersamaan dengan adanya laporan warga Desa Muara Penimbung yang merasa dirugikan akibat limbah perusahaan yang mengakibatkan ikan-ikan peliharaan warga mati mendadak.

"Insya Allah minggu depan akan kita jadwalkan pertemuan baik dengan pihak perusahaan maupun warga untuk membahas permasalahan tersebut," ujar Wahyudi.

Sementara itu, Darwis selaku personalia PT BRK ketika di konfirmasi, Selasa (16/8/2016), membantah tuduhan yang telah menyudutkan pihaknya itu dan sama sekali tidak benar.

"Dana CSR perusahaan tetap kita salurkan kepada warga. Namun, mengenai HGU seperti biasa legal, dan sebagian saat ini masih dalam proses," tuturnya.

Penulis: Beri Supriyadi
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved