''Itu Hak Beni Hernedi Ajukan Judisial Review ke Mahkamah Konstitusi''

...KPU tetap akan patuh untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan selagi belumm dijudisial review dan ditetapkan MK via keputusanya,"

''Itu Hak Beni Hernedi Ajukan Judisial Review ke Mahkamah Konstitusi''
SRIPO/ABDUL HAFIZ
Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum, Ahmad Naafi SH MKn 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum, Ahmad Naafi SH MKn angkat bicara menanggapi pemberitaan adanya sikap Plt Bupati Muba yang juga bakal calon bupati Muba 2017-2022, Beni Hernedi, yang memilih tidak melakukan cuti saat masa kampanye Pilkada Muba 2017 nanti dan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Naafi, setiap warga negara akan patuh pada undang-undang dan peraturan yang berlaku dan dibuatnya UU itu salah satunya untuk memenuhi prinsip dan asas keadilan.

"Terhadap keinginan beberapa calon yang tidak ingin cuti selama kampanye silahkan menyatakan keberatannya dan itu haknya untuk mengajukan judisial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun KPU tetap akan patuh untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan selagi belumm dijudisial review dan ditetapkan MK via keputusanya," kata Naafi.

Dijelaskan Naafi, ada penyesuaian terhadap PKPU tentang kampanye setelah ada ketentuan yang diatur dalam UU No 10/2016 dan ini sedang digodok perubahan dan revisinya. KPU tetap berpegang pada UU dan peraturan yang berlaku," ujar Naafi.

Sebelumnya Mualimin Fadli Dahlan SH selaku Staf khusus pribadi Bupati Muba Bidang HAM dan Pencegahan Korupsi.yang biasa disapa Apeng menjelaskan, di Jakarta secara nasional kehadiran UU No 10/2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan PerppuNo 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang mengatur bahwa salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi seorang petahana kepala daerah yang akan maju pada Pilkada serentak adalah mengambil cuti saat masa kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (3).

"Ini membuat situasi politik memanas. Gubernur DKI Jakarta Ahok (Basuki Tjahja Purnama) yang mau mencalonkan diri misalnya tegas-tegas tidak mau mengambil cuti. Bagi petahana ingin maju kembali harus mengambil cuti pada saat kampanye. Empat hari sebelum menetapan calon sampai tiga hari jelang pencoblosan," jelas Apeng, sapaan Mualimin Fadli.

Secara prinsip, kata Apeng kliennya setuju pengaturan ini menghendaki keharusan cuti di luar tanggungan negara, dan/atau tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Namun demikian, terdapat penafsiran berbeda antara frase dalam melaksanakan kampanye yang diatur dalam UU No 8/2015 perubahan pertama UU No 1/2015, dengan frase saat masa kampanye dalam UU No 10/2016, yang secara substansi akan berpengaruh pula pada perbedaan pengaturan lama cuti dan jadwal cuti.

"Menyatakan mendukung judicial review yang diajukan Ahok. Lalu mengajukan ke MK. Kita akan berkampanye juga. Namun yang kita inginkan. Kita tidak ingin masa kampanye (4 bulan) tidak sesuai prinsip keadilan. Paling lambat 24 Agustus kita akan mengajukan gugatan ke MK. PKPU no 4 tahun 2016 juga menyebutkan, masa kampanye adalah 40 hari setelah bakal calon ditetapkan sebagai calon (24 Oktober), hingga tiga hari sebelu pemungutan suara (15 Februari 2017). Sehingga ini akan mengganggu jalannya roda pemerintahan dan tugas utama kepala daerah dalam melayani rakyat sesuai sumpah jabatan," beber Apeng yang dikenal sebagai advokat.(*)

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Darwin Sepriansyah
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved