Protes Aksi Arogan Oknum Pejabat, Wartawan di Musirawas Copot Kartu Pers

Wartawan menuntut dan mendesak Pemkab Musirawas, mencopot dan menindak tegas pejabat Musirawas yang menggunakan jasa preman dalam melayani tugas

Penulis: Ahmad Farozi | Editor: Sudarwan
zoom-inlihat foto Protes Aksi Arogan Oknum Pejabat, Wartawan di Musirawas Copot Kartu Pers
SRIPOKU.COM/AHMAD FAROZI
Sebagai bentuk protes terhadap dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam oleh oknum pejabat terhadap wartawan, para wartawan yang melakukan demo ke Pemkab Musirawas, Senin (1/8/2016), mencopot dan meletakkan kartu pers di lokasi demo.

SRIPOKU.COM, MUSIRAWAS - Ratusan wartawan baik media cetak dan elektronik yang melakukan aksi unjukrasa ke Pemkab Musirawas, Senin (1/8/2016), mencopot kartu pers masing-masing dan meletakkan di halaman Pemkab Musirawas.

Pencopotan kartu pers ini, sebagai bentuk protes terhadap dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh oknum pejabat di Dinas PU Pengairan Pemkab Musirawas inisial JPS, terhadap wartawan SKU Lentera Indonesia, Toding Sugara.

BACA: Himpunan Wartawan Musirawas Kecam Dugaan Pengancaman Wartawan oleh Oknum Pejabat

Pantauan Sripoku.com, wartawan secara spontan melepas kartu pers masing-masing, dan meletakkannya di halaman Pemkab Musirawas.

Sambil meletakkan kartu pers masing-masing, koordinator wartawan melakukan orasi, mengecam tindakan oknum pejabat yang diduga melakukan pengancaman terhadap wartawan tersebut.

Dalam orasinya, wartawan menuntut dan mendesak Pemkab Musirawas, mencopot dan menindak tegas pejabat Musirawas yang menggunakan jasa preman dalam melayani tugas dan karya jurnalistik.

Selanjutnya, menuntut pencopotan Kadis PU Pengairan Musirawas, NM, karena dianggap tidak mampu membina bawahannya menjadi pejabat aparatur negara yang beretika dan bermoral serta patuh hukum.

Kemudian mendesak dan menuntut Pemkab Musirawas berkordinasi secara aktif dan koperatif terkait pengancaman menggunakan senjata tajam yang dilakukan, JPS, bersama dua orang suruhannya, dengan mendorong proses hukum berjalan secara transparan dan adil.

"Copot dan nonjobkan JPS, karena berprilaku tidak selayaknya seorang pejabat. Dan persoalan ini agar menjadi perhatian semua pihak, khususnya pejabat, sehingga kedepan tidak menjadi preseden buruk bagi wartawan yang bertugas di Musirawas," kata Ketua Himpunan Jurnalis Daerah (HJD) Musirawas, MH Thamrin, selaku koordinator aksi.

Sumber: Sriwijaya Post
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved