Sesuai Aturan, SK Pjs yang Sah Sudah Dipegang Badharuddin

"sesuai dengan aturan SK Pjs yang sah sudah dipegang Badharudin, sedangkan SK atas nama Hendri sudah dicabut Bupati,"

SRIPOKU.COM/AWI WIJAYA
Warga Lubukrukam saat mendatangi kantor BPMPD Kabupaten Empatlawang. 

SRIPOKU.COM,EMPATLAWANG -- Setelah kubu Hendri menyampaikan tuntutanya ke pihak BPMPD Empatlawang pada Rabu (27/07/2016) dan melanjutkan tuntutan kedua ke Ketua DPRD Empatlawang, H. Dapit Hardiyanto Aljufri, pada Kamis (28/07/2016), kali ini giliran Badarudin bersama sejumlah massanya mendatangi kantor BPMPD Empatlawang, Jum'at(29/07/2016).

Belasan masyarakat ini meminta klarifikasi bahwa tidak ada masyarakat yang mengatasnamakan warga Lubukulak Kecamatan Muarapinang menolak kalau Badharudin yang merupakan Sekdes diangkat menjadi Pjs Kades Lubukulak.

" kami datang kemari bukan demo tapi mau mengklarifikasi tidak ada masyarakat Desa Lubukulak tidak setuju kalau sekdes setempat diangkat menjadi Pjs Kades Lubukulak," ungkap Sekertaris Desa Lubukulak, Badharudin sekaligus pemegang SK Pjs di hadapan Kepala BPMPD Empatlawang, Jum'at (29/07/2016).

Dikatakannya, bahwa tujuan dirinya datang ke kantor BPMPD ini untuk mengantarkan surat pelimpahan pelantikan dari camat ke sekertaris camat, karena camat Muarapinang saat ini sedang sakit.

"masyarakat desa saya ini ingin ikut, mereka ingin mencari kejelasan, ada apa dan mengapa mereka mengatas namakan masyarakat datang kesini,"katanya.

Kepala BPMPD Empatlawang Al Humaidi Saman, mengatakan sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub), jika Kepala Desa habis masa jabatannya maka sesuai dengan peraturan ini yang menjabat sebagai Pjs adalah Sekdesnya jika dia bersetatus PNS.

" tapi kalau Sekdesnya bukan PNS, maka masyarakat yang ada didesa sana yang berstatus PNS yang menjabat kecuali guru dan tenaga medis, jika tidak ada semua baru dari staf kecamatan,"jelas Humaidi.

Lanjutnya, pada SK yang dikeluarkan pertama atas nama Hendri ada kelalaian perangkatnya, yaitu terjadi kesalahan mis komunikasi BPMPD, dan sekarang SK atas nama Hendri itu sudah dicabut oleh Bupati, karena Desa tersebut memilik Sekdes yang bersetatus PNS.

"sesuai dengan aturan SK Pjs yang sah sudah dipegang Badharudin, sedangkan SK atas nama Hendri sudah dicabut Bupati, selanjutnya yang lebih berhak itu pak Badharudin karena dia Sekdes disana, dan yang jelas kami mengeluarkan SK ini sesuai dengan aturan yang ada," pungkasnya.

Penulis: Awijaya
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved