Sekda Sumsel: Banyak Anak tak Miliki Akta Kelahiran Sulit Masuk Sekolah

Diharapkan kepada aparatur pemerintah lakukan pelayan yang lebih maksimal dengan selalu bekerjasama baik Pemprov Sumsel dan Pemerintah Pusat

Sekda Sumsel: Banyak Anak tak Miliki Akta Kelahiran Sulit Masuk Sekolah
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Sekda Pemprov Sumsel, H Mukti Sulaiman SH MHum 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Sekda Pemprov Sumsel H Mukti Sulaiman SH MHum prihatin melihat beberapa kabupaten masih banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran, sehingga anak-anak itu terlambat masuk sekolah.

"Diharapkan kepada aparatur pemerintah lakukan pelayan yang lebih maksimal dengan selalu bekerjasama baik Pemprov Sumsel dan Pemerintah Pusat dalam hal menangani permasalahan kependudukan dan penerapan standar pelayanaan minimal kabupaten/kota se-Sumsel," ungkapnya saat membuka rapat koordinasi masalah kependudukan dan penerapan standar pelayanan minimal kabupaten/kota tahun anggaran 2016 serta pembahasan terkait pembentukan type dinas dukcapil kabupaten/kota se-Sumsel di Graha Bina Praja Auditorium Pemprov Sumsel, Kamis (23/6/2016).

Dalam mewujudkan pelayanan yang prima serta mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang baik.

Mukti mengatakan, dengan adanya kegiatan rakor kependudukan dan pencatatan sipil agar setiap persoalan-persoalan administrasi kependudukan memberi pelayanan yang baik, artinya pelayanan itu harus ditingkatkan.

Dijelaskannya, persolaan berikutnya betapa pentingya dokumen catatan sipil, jadi ini perlu memberi kesadaran masyarakat kerena betapa pentignya capil.

“Kami mengharapkan benar -benar mencurahkan pemikiran di bidang kependudukan, ada juga terlihat pelayananya lambat, Oleh sebab itu harus diantisipasi. Belum lagi pemetaaan kemiskinan. Kota Palembang kita ketahui daerah pinggiranya miskin, Oleh sebab itulah betapa pentingnya permasalahan kependudukan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri RI, Joko Moersit, mengatakan, jadi administrasi kependudukan harus membanguan sebuah ideologi dan paradigma baru, bagaimana meletakan politik hukum kependudukan dan catatan sipil ini yang diturunkan dalam satu tingkatan praktis yang disebut tatakelola.

“Dengan begitu Provinsi perlu konsolidasi apa politik hukum kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Sumsel. Maka itu Provinsi Sumsel bersama dengan 17 kabupaten/kota mengkonsolidasi tentang kualitas penduduk, kuantitas penduduk dan mobilitas penduduk yang kemudian ditingkatkan administrasi penduduk," jelasnya.

Menurutnya, ada syarat konten yang mendasar dari administarsi kependudukan yang selama ini kita pahami yaitu masalah pelayanan administrasi kependudukan, seperti yang sudah dikatakan oleh Sekda, Mukti Sulaiman tadi.

"Maka itu bagaimana negara ini mempunyai kewajiban untuk hadir kemudian memberikan pelayanan administrasi kependudukan dengan pelayannya yang tidak asing lagi," pungkasnya.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved