Breaking News:

Bantu Petani Percepat Pertanaman , EP Serahkan Alat Pertanian

Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo menyerahkan bantuan traktor dan alat pertanian lainnya di salah satu Dapilnya, Kabupaten Muba.

Editor: Tarso
Ist
Ketua Komisi IV DPR RI Dapil Sumsel yang juga Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo menyerahkan bantuan traktor dan alat pertanian di salah satu Dapilnya, Kabupaten Muba. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Guna meningkatkan indeks pertanaman petani supaya cepat, Ketua Komisi IV DPR RI Dapil Sumsel yang juga Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo menyerahkan bantuan traktor dan alat pertanian lainnya di salah satu Dapilnya, Kabupaten Muba.

"Ini kan masa reses, kembali ke Dapil melihat situasi menampung aspirasi masyarakat. Sekaligus menyerahkan traktor dan alat pertanian. Mengecek bantuan pertanian tahun lalu ke masyarkat. Teryata banyak manfaatnya. Masih banyak juga usulan tambahan jalan usaha tani, bantuan alat pertanian lainnya. Ada masukan juga jalan nasional tidak terawat dengan baik. Misalnya Palembang Betung, Betung Bayunglencir. Bayunglencir-Jambi. Okut menyampaikan ke pusat," ungkap Edhy Prabowo (EP) usai mendatangi Dapilnya, Rabu (11/5/2016).

Dijelaskan EP, sebagian kemarin sudah diserahkan handstractor ke masyarakat petani di Muba sebanyak 14 unit, 12 unit pompa air, 2 unit traktor roda 4, dan 4 alat penanam padi.

"Ini semua langkah DPR dukung untuk meningkatkan indeks pertanaman petani supaya cepat. Lebih dari 1 kali setahun. Kita berharap juga bisa memberi nilai tambah petani akhirnya bisa lebih banyak. Yang di Kabupaten Muba ini salah satu tempat. Dapil saya itu Palembang, Banyuasin, Muba Mura, Muratara, Lubuklinggau. Ini giliran Muba. Sebelumnya Banyuasin, Mura, Muratara, Linggau. Muba jiga tahin 2015 sudah. Ini simultan. Kebetulan sedang ada waktu kita serahkan. Fungsi DPR yang bisa memberi manfaat kepada bangsa," jelas Edhy Prabowo.

Selain itu masa reses juga digunakannya untuk terus mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan. Pemahaman konstitusi keberagaman kebinekaan. Bhineka tunggal Ika. NKRI.

"Beri pemahaman, aliran yang masuk ke negara memicu perpecahan. Menghadapi untuk mengelola bangsa ini. Bicara soal yang katanya mau bangkit paham komunis, jawabannya kita semua sudah paham PKI musuh bersama. Jangan terprovokasi. Muncul jargon. Itu ada TAP MPR ada payung hukum. Minta penegak hukum tidak ragu untuk menindak. Saya pikir Presiden. Tidak perlu represhif. Yang penting prinsipnya pembinaan. Antisipasi," pungkasnya.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved