Asal Terpenuhi Tiga Falsafah, Dukung Pemekaran Sumsel

Makin mencuatnya wacana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Sumsel Barat terus disuarakan dan disupport.

Asal Terpenuhi Tiga Falsafah, Dukung Pemekaran Sumsel
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Anggota DPR RI Dapil Sumsel, Siska Marleni 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Makin mencuatnya wacana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Sumsel Barat terus disuarakan dan disupport.

Rencana DOB Provinsi Sumsel Barat ini sendiri meliputi Lahat, Pagaralam, Empatlawang, Mura, Muratara, Lubuklinggau. Dua daerah lainnya seperti PALI dan Muaraenim juga diminta bergabung.

Anggota DPD RI asal Sumsel Siska Marleni pun menyatakan mendukung terwujudnya Provinsi pemekaran Sumsel Barat dengan catatan tiga falsafah dasar terlebih dulu harus dipenuhi.

"Saya akan mendukung selama tiga falsafah dasar usulan daerah otonomi baru memang secara data statistik dan sumberdaya tercover," kata Siska Marleni mewakili dari Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) pada Dialog Kebangsaan di Hotel Aston Palembang, Minggu (17/4/2016).

Adapun tiga falsafah dasar tersebut meliputi dengan alasan DOB akan adanya pemerataan pembangunan, dan peningkatan pembangunan jika dibanding saat bergabung dengan provinsi induk.

Falsafah kedua, harus terciptanya peningkatan pelayanan publik. Diharapkan dengan adanya daerah pemekaran baru tersebut pelayanan publik akan lebih tercover.

Kemudian falsafah ketiga terkait kesejahteraan. Siska menyatakan akan mendukung secara pribadi dan lembaga tentang usulan tersebut selama tiga falsafah yang disebutnya akan terpenuhi pada saat pemekaran terjadi.

Dirinya berharap pembentukan Provinsi baru di Sumsel itu jangan diputuskan secara gegabah, namun harus memenuhi tiga falsafah dasar daerah pemekaran.

"Otomatis jangan gegabah ambil keputusan seperti itu. Seperti jangan mempertaruhkan kepentingan masyarakat demi kepentingan politik," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, dari beberapa daerah pemekaran yang diusulkan sudah keluar amanat presidennya. Februari lalu ampres telah mengeluarkan kuota tentang DOB.

"Namun defenitif by name nya Juni nanti. Tapikan sudah kencang pemerintah keluarkan moratorium daerah pemekeran," pungkasnya. (Abdul Hafiz)

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved