Iuran Naik, BPJS Jamin Pelayanan Juga Bertambah

Sementara untuk proporsi iuran untuk Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan peserta Bukan Pekerja (mandiri) untuk kelas III menjadi Rp 30 ribu

SRIPOKU.COM/YULIANI
Suasana Konferensi Pers terkait naiknya premi BPJS per 1 April mendatang di KCU BPJS Palembang, Rabu (16/3/2016). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Naiknya tarif premi BPJS per 1 April mendatang sesuai dengan terbitnya Perpres 19/2016, sontak memicu polemik di masyarakat terutama peserta pengguna program JKN ini secara mandiri.

Hal ini langsung ditepis pihak BPJS Kesehatan.

Sebab kenaikan tersebut diimbangi dengan penambahan manfaat pelayanan kesehatan termasuk KB dan pemeriksaan medis dasar di UGD RS.

Pihak BPJS menyatakan bahwa kenaikan tersebut sudah melalui pertimbangan lintas kementerian.

Penyesuaian iuran tersebut sudah menjadi bahan evaluasi seperti Kemenkes, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kemekeu, Kementrian HUkum dan HAM, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Adapun penyesuaian iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan.

Sementara untuk proporsi iuran untuk Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan peserta Bukan Pekerja (mandiri) untuk kelas III menjadi Rp 30 ribu, kelas II menjadi Rp 51 ribu dan kelas I menjadi Rp 80 ribu.

R Candra Budiman selaku Plt Ka KCU BPJS Cabang Palembang mengatakan, penyesuaian iuran tidak berlaku untuk semua peserta.

Hanya untuk mereka yang mampu, dari kategori Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja.

"Iuran masyakarat miskin dan tidak mampu ditanggung pemerintah, sesuai dengan UU BPJS. Bahkan saat ini sekitar 57 persen peserta BPJS Kesehatan atau sekitar 92,4 juta peserta Penerima Bantuan Iuran juga ditanggung pemerintah," ujarnya.

Selain itu, jenis manfaat yang ditanggung Jaminan Kesehatan juga tidak dikurangi.

Peserta BPJS Kesehatan tetap bisa menerima manfaat untuk pengobatan yang berkategori mahal seperti pemasangan ring jantung dan cuci darah.

"Perpres No 19/2016 memberikan ruang untuk penambahan manfaat baru jaminan kesehatan bagi peserta. Antara lain pemeriksaan pelayanan dasar non emergensi di UGD, Akupuntur Medis pasca HTA, dan Pelayanan KB," terangnya.

Penulis: Yuliani
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved