Ritel Minta Keluarkan Aturan Larangan Pakai Kantong Plastik Gratis

Kebijakan ini akan berhasil jika semua peritel baik swalayan maupun pasar rakyat menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar secara simultan.

Penulis: Rahmaliyah | Editor: Tarso
Ritel Minta Keluarkan Aturan Larangan Pakai Kantong Plastik Gratis
globepackaging.co.uk
Ilustrasi.

SRIPOKU.COM, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung upaya pemerintah mengurangi limbah plastik melalui kebijakan kantong plastik berbayar atau kantong plastik tidak gratis di Indonesia.

Melalui kebijakan ini, pihaknya berharap, masyarakat bisa lebih bijak dalam menggunakan kantong plastik.

"Ketika hendak berbelanja, konsumen disarankan membawa tas belanja sendiri atau akan diminta membeli kantong plastik maupun tas belanja yang dapat dipakai berulang (reuseable) di toko-toko anggota kami,” ujar Roy Mandey, Ketua Umum Aprindo.

Peritel juga akan membantu pemerintah mensosialisasikan terlebih dahulu dan mengedukasi masyarakat melalui berbagai media serta melakukan pemasangan poster di toko agar konsumen mengerti dampak negatif limbah plastik bagi lingkungan.

Apabila kebijakan ini berhasil diterapkan, beban peritel dari pembelian kantong plastik dapat dialokasikan untuk dana CSR peritel modern bagi lingkungan. Karena itu, pemerintah diharapkan memberikan keleluasaan kepada pengusaha ritel dalam menentukan harga jual kantong plastik dan mengatur mekanismenya.

Selama masa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harga jual kantong plastik berbayar yang ingin Aprindo terapkan adalah sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) termasuk PPN, ini meruprakan harga yang disubsidi oleh peritel agar tidak memberatkan konsumen.

Lebih lanjut, Roy Mandey mengatakan, implementasi kebijakan kantong plastik berbayar di daerah tidak memerlukan Peraturan Daerah (perda).

“Kami pikir tidak perlu ada perda untuk mengatur kantong plastik ini, karena status barang tersebut akan diberlakukan seperti barang dagangan lainnya yang menjadi otoritas dan mekanisme peritel selama ini,” jelas Roy.

Aprindo khawatir tren belanja konsumen ke ritel modern menurun akibat kebijakan ini, pemerintah juga harus melindungi semua sektor industri agar bisa tumbuh, termasuk diantaranya sektor ritel yang berada di hilir dan merupakan industri padat karya.

Roy menegaskan bahwa peritel sepakat tidak ingin menggunakan kelebihan hasil penjualan kantong plastik sebagai donasi untuk berbagai aktivitas sosial.

“Dana CSR sumbernya tetap dari budget perusahaan, dengan menekan biaya perusahaan tentunya budget perusahaan untuk CSR dapat meningkat," tuturnya

Data Nielsen 2015 menyebutkan, market share dari industri ritel-toko swalayan (minimarket, supermarket, hipermarket, dan perkulakan) di Indonesia hanya sebesar 26,0 persen sedangkan ritel pasar rakyat mencapai 74,0 persen.

Artinya, kebijakan ini hanya akan berhasil jika semua peritel baik toko swalayan maupun pasar rakyat menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar secara simultan.

“Pemerintah sudah berinisiatif membuatkan aturan, pengusaha memberikan dukungan dan menjalankannya dengan harapan respons masyarakat juga positif. Kami ritel modern siap menjadi pilot project kebijakan ini,” tutup Roy.(cr26/rel)

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved