PT GTP Hadapi Dilema Soal Rehab Pasar Kuto Palembang

Jadi rehab pasar kuto terpaksa dihentikan. Ada dua alasan mengapa kita tidak melanjutkan pembangunan yang sebelumnya sudah kita lakukan.

Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Sudarwan
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
General Manager PT GTP (Gandha Tahta Prima) Budi Sulistiyani 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - PT GTP (Gandha Tahta Prima) selaku pihak pengelola Pasar Kuto mengaku menghadapi dilema soal upaya melakukan rehab.

Menanggapi paguyuban pedagang pasar kuto yang meminta perbaikan pasar Kuto karena dianggap semrawut Direktur PT GTP Budi Sulistiyani mengatakan pihaknya sudah melakukan perbaikan-perbaikan untuk kenyamanan para pedagang tapi adanya surat pemberhentian pembangunan dari PD Pasar Jaya.

"Jadi rehab pasar kuto terpaksa dihentikan. Ada dua alasan mengapa kita tidak melanjutkan pembangunan yang sebelumnya sudah kita lakukan. Pertama adanya surat dari PD Pasar Jaya yang isinya meminta kepada PT GTP untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut. Yang kedua kita sudah melakukan segala upaya kepada para pedagang untuk berpindah sementara waktu selagi menunggu selesainya pembangunan tersebut. Lokasi sudah kita siapkan di depan Pasar Kuto Baru. Jumlah lapak yang kita sediakan sebanyak 300 lapak,” ungkap Budi Sulistiyani yang ditemui di sela-sela pelantikan Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Sumsel periode 2015-2020 di Griya Agung, Kamis (4/2/2016).

Wanita yang akrab disapa Yeyen ini berharap PD Pasar untuk segera duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Ini untuk kepentingan masyarakat terutama para pedagang di sana, bukan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang saja. Kita saat ini merugi karena adanya persoalan tersebut. Kita sudah melakukan MoU dengan pemerintah untuk menyetor PAD sebesar 25 juta, sejak permasalahan ini muncul kita mengalami kerugian,” terang Yeyen.

Sebelumnya paguyuban pedagang pasar kuto di Balai Kota Pemkot Palembang, seorang pedagang daging, Andi mengaku iuran pasar ditagih kepada pedagang setiap hari namun tidak ada langkah-langkah perbaikannya selama ini.

”Kami ditagih iuran Rp 11.000 per hari namun keadaan pasar tak diurus, saluran air tidak jalan sedangkan sampai saat ini distribusi pembayaran tetap jalan kami selalu membayar iuran perharinya," kata Andi.

Ishak, Pedagang Ayam juga menginginkan agar sekali-kali Walikota berkunjung ke pasar kuto untuk melihat keadaan pasar sekarang.

"Keadaan pasar yang becek dan kotor dan saluran pembuangan yang buntu padahal setiap harinya kami membayar iuran. Kemana iuran yang selama ini kami bayar kalau keadaan pasar tak kunjung diperbaiki,” kata Ishak.

Menanggapi hal ini Direktur Utama PD Pasar Jaya Palembang, H Apriadi S Busri CES menjelaskan perjanjian mengenai pengelolaan pasar kuto belum berada di tangan PD Pasar Jaya dan sekarang masih dikelola oleh pihak ketiga PT GTP.

“Hal ini memang sesuai dengan perjanjian maka dari itu kita akan mengkaji lebih dalam apakah perjanjian ini bisa distop, rekomendasi dari perusahaan menginginkan pasar kuto kembali dikelola oleh PD Pasar. Kami sudah menyampaikan surat kepada dekan hukum Unsri untuk meminta pakar hukum membahas mengenai kajian ini,” jelasnya.

Apriadi melanjutkan para pedagang mengharapkan agar ada penyelesaian terhadap pasar kuto yang dirasakan belum ada perbaikan karena masih semerawut dan becek

”Kasihan para pedagang yang mereka harapkan hanya pembenahan pada pasar kuto dan juga PD Pasar bisa kembali mengelolanya," ujar Apriadi.

Sementara itu ketua Paguyuban pasar kuto, Alex meminta kepada pemkot untuk segera memberikan hasil pada permasalahan ini.

”Kami menginginkan pasar kuto dipegang kembali oleh PD Pasar Jaya jika bulan Maret belum ada hasilnya kami akan melakukan aksi demo karena permasalahan ini sudah berlarut-larut dari tahun 2013 dan belum ada penyelesaian hingga saat ini," kata Alex.

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved