Jubir Demokrat Pertanyakan Status Kepemilikan Ponpes Sriwijaya

Menurut Hilmin, pemerintah daerah perlu memperjelas status Ponpes tersebut, karena 100 persen menggunakan APBD Kabupaten OI.

Jubir Demokrat Pertanyakan Status Kepemilikan Ponpes Sriwijaya
SRIPOKU.COM/BERI SUPRIYADI
Hilmin SPd, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Ogan Ilir. 

SRIPOKU.COM, INDERALAYA--- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Rabu (18/11/2015) berlangsung "panas".

Sejumlah anggota dewan tiba-tiba mempertanyakan status kepemilikan Pondok Pesantren Sriwijaya yang terletak di Desa Tanjung Temiang, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir (OI).

Salah seorang diantaranya adalah uru bicara dari Fraksi Demokrat, Hilmin.

Menurut Hilmin, pemerintah daerah perlu memperjelas status Ponpes tersebut, karena 100 persen menggunakan APBD Kabupaten OI.

Sementara hingga saat ini, Ponpes yang dibangun di atas lahan Pemkab OI itu tidak dimasukkan dalam aset daerah.

"Kalau memang yayasan itu milik pribadi, mengapa menggunakan APBD OI? Kalau punya Pemkab OI berarti masuk dalam daftar aset daerah. Ini harus diperjelas," ujar Hilmin.

Menurut Hilmin, pihaknya mendesak eksekutif mendata ulang kepemilikan aset daerah OI. Dengan begitu jelas, apa dan berapa nilai aset yang menjadi milik Pemkab OI.

Pada kesempatan itu, Hilmin juga mendesak pihak eksekutif mengkaji ulang rencana pembayaran utang pokok kepada pihak ketiga sebesar
Rp 190 miliar. Apalagi rencananya akan dianggarkan pada APBD OI sebesar Rp 170 miliar.

"Pemkab OI tidak boleh membayar utang pokok ke pihak ketiga sebelum diaudit oleh BPKP," ujar Hilmin.

Dikonfirmasi mengenai status Ponpes Sriwijaya, Kabag Perlengkapan OI, Syamsu Ardi mengatakan, yayasan Ponpes tersebut adalah milik pribadi.

Namun ia enggan mengomentari alasan pembangunannya menggunakan dana APBD.

"Yang jelas, permintaan hibah belum disetujui Pemkab Ogan Ilir," katanya. (rel)

Editor: Eko Adiasaputro
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved