Bupati Lahat: Kelola Uang Negara Jangan Asal

Menurut Aswari, dalam hal pengelolaan keuangan tidak boleh asal apalagi disalahgunakan.

Penulis: Ehdi Amin | Editor: Soegeng Haryadi
SRIPOKU.COM/EHDI AMIN
Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Riva I, SE saat mengalungkan Id Card peserta pelatihan. 

SRIPOKU.COM, LAHAT -- Upaya terwujudnya pemerintahan yang sehat, transparan dalam pengelolaan keuangan daerah terus diupayakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat.

Setidaknya 32 pegawai Dinas PPKAD, BAPPEDA, PU Bina Marga dan beberapa SKPD lainnya di Lahat, dibekali pengetahuan pengelolaan keuangan.

Bahkan bukti keseriusan terwujudnya sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan keuangan, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) digandeng untuk menggembleng para pegawai yang ikut pelatihan.

Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Riva'I, SE menuturkan, pelatihan yang sejalan dengan program BPK dan BPKP tersebut sebagai salah satu bukti keseriusan Pemkab Lahat dalam mewujudkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah sehingga terwujud pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.

Menurut Aswari, dalam hal pengelolaan keuangan tidak boleh asal apalagi disalahgunakan. Hal demikian tidak terjebak pada kondisi tersebut aparatur harus mengetahui aturan sebenarnya.

"Kalau dikelola dengan baik maka Lahat akan maju. Nah untuk mewujudkan hal tersebut butuh SDM. Mengelola keuangan tidak boleh asal. Makanya perlu orang yang punya ilmu dan pengetahuan dibidang itu," tegas Aswari.

Disisi lain, perolehan opini WTP yang baru diraih Kabupaten Lahat tahun 2015 ini juga harus menjadi pemacu semangat agar raihan itu bisa dipertahankan. Apalagi, tidak semua kabupaten bisa meraihnya.

"Jadi WTP yang kita raih harus kita buktikan kalau kedepan bisa lebih baik dengan keberadaan SDM," jelasnya.

Ikut menambahkan, Kepala Dinas PPKAD Lahat, H Haryanto mengungkapkan, selain untuk pembekalan bagi 32 pegawai pelatihan yang digelar juga menyebarkan 'virus' kepada pegawai lain khususnya kader yang ada di bawahnya.

Menurut Haryanto, setelah mengikuti pelatihan akan ada pembentukan satuan tugas (Satgas) yang diambil dari pegawai yang ikut pelatihan.

"Pertama ini kita bekali perwakilan masing masing SKPD. Nah kedepan mereka akan tergabung dalam satgas yang akan bertugas menyampaikan apa yang didapat dalam pelatihan," ujar Haryanto, usai pembukaan pelatihan pengelolaan berbasis akrual, Senin (16/11/2015).

Sementara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel IGN Surya Negara mengapresiasi upaya yang ditempuh Pemkab Lahat dengan aktif mengadakan pelatihan pengelolaan berbasis akrul.

Menurutnya Lahat merupakan kabupaten pertama. Menurutnya pelatihan tersebut sudah BPKP tawarkan ke semua Kabupaten namun hanya Lahat yang menyambut. Padahal, tegas Surya pelatihan tersebut sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

"Dipelatihan seperti ini semuanya akan didapat. Dan bagi kabupaten yang lebih mengandalkan kemampuan konsultan dalam pemerintahan sulit atau hal yang niscaya untuk meraih WTP. Makanya kita apresiasi untuk Lahat yang ingin terus belajar dan berkeinginan menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik," jelas.

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved