Riki Enggan Dibilang Mura Darurat Pencabulan

Pj Bupati Musirawas, Riki Junaidi mengatakan, kasus pencabulan bukan hanya terjadi di Mura, melainkan hampir disetiap daerah.

Editor: Soegeng Haryadi
THINKSTOCK
Ilustrasi 

SRIPOKU.COM, MUSIRAWAS -- Maraknya kasus pencabulan anak di bawah umur di Bumi Lan Serasan Sekentenan, serta tidak beraninya korban melaporkan peristiwa pilu yang dialami, membuat Kabupaten Musirawas, mengambil langkah cepat dengan membentuk Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).

Pj Bupati Musirawas, Riki Junaidi mengatakan, kasus pencabulan bukan hanya terjadi di Mura, melainkan hampir disetiap daerah kasus serupapun terjadi.

Dia pun menginginkan agar seluruh elemen masyarakat tidak menjustifikasi, terkait Musirawas rentan dengan kasus pencabulan maupun kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Nah diharapkan P2TP2A ini bisa menjadi advokasi terhadap korban, jadi sistim jemput bola setelah mengetahui langsung dilakukan penyelesaian, karena korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya takut untuk melapor kepada pihak berwajib. Disini pentingnya peranan lembaga itu," jelas Riki saat mengambil sumpah anggota P2TP2A di auditorium, Rabu (28/10/2015).

Riki pun menyoroti kasus guru cabul yang terjadi di Muara Lakitan, dirinya berharap kasus pencabulan yang dilakukan oleh pendidik tidak terulang kembali. Dan meminta untuk penegak hukum bisa memproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Untuk itu, dia berharap pengurus bisa mensosialiasasikan dan memfasilitasi korban, yakni dengan turun kelapangan menegecek keadaan korban.

Apabila terlihat ada indikasi mengarah kasus pencabulan dan KDRT, maka segera dibantu dengan didampingi menuju Polres setempat untuk diselesaikan.

Mantan Kasat Pol PP Sumsel ini menjelaskan, kepada lembaga pemberdayaan perempuan dan anak untuk komitmen menyelamatkan masa depan bangsa. Sehingga tidak ada kasus kekerasan dikemudian harinya terutama di Mura.

"Bukan hanya pencabulan dan KDRT yang ditangani, melainkan pemberian pendidikan dan penyuluhan serta kegiatan lainnya harus dijalankan, sehingga tugas dan fungsi berjalan," pungkasnya. (men/TS)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved