Sekda Muaraenim: PNS Jangan Terjebak Gratifikasi!

Menurut Hasanudin, pelaksanaan Bimtek ini sangat selaras dengan Muaraenim sebagai reformasi birokrasi.

Sekda Muaraenim: PNS Jangan Terjebak Gratifikasi!
SRIPOKU.COM/ARDANI ZUHRI
Narasumber tim leader gratifikasi dari bidang pencegahan KPK RI, memberikan Bimtek Gratifikasi kepada PNS dilingkungan Pemkab Muaraenim, di Hotel Grand Zuri Muaraenim, Kamis (8/10/2015). 

SRIPOKU.COM, MUARAENIM -- Sekda Muaraenim Ir H Hasanudin, meminta peserta untuk serius mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Gratifikasi. Hal itu agar ke depan PNS Muaraenim memahami dan tidak terjerat dalam kasus gratifikasi.

"Bimtek ini untuk mempertegas batasan apa saja yang termasuk gratifikasi, sehingga dapat mendeteksi pencegahan akan adanya celah untuk korupsi," ujar Hasanudin pada pembukan Bimtek Gratifikasi di Hotel Grand Zuri Muaraenim, Kamis (8/10/2015).

Menurut Hasanudin, pelaksanaan Bimtek ini sangat selaras dengan Muaraenim sebagai reformasi birokrasi.

Menurutnya, gratifikasi perlu dipahami betul agar kita terlepas dari ancaman pidana. Sebab kadang-kadang maksud hati ingin berniat baik, namun tanpa disadari sudah melakukan gratifikasi.

Makanya melalui Bimtek ini diharapkan bisa menjadi sarana pencegahan suap, fasilitas perlindungan perkara, dan sistem diteksi beritegritas.

Sementara Kepala Inspektorat Muaraenim, Anthony Zulkarnaen mengatakan, kegiatan ini diikuti 20 peserta terdiri dari Kepala Bagian dari SKPD Pemkab Muaraenim, yang akan bisa menjadi agen penyampai informasi memberikan bimbingan mengenai Bimtek gratifikasi kepada PNS lainnya.

Dalam paparannya, Juned dari tim pencegahan KPK RI mengatakan bahwa gratifikasi menurut Undang - undang (UU) nomor 31 tahun 1999 merupakan pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, discount, komisi, pinjaman.

Pengaturan gratifikasi berdasarkan diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, sesuai UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap bila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Penulis: Ardani Zuhri
Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved