Ini Motif Perusahaan Bakar Lahan Menurut Istana

Nantinya, lanjut teten, lahan yang dibakar tidak boleh dijadikan perkebunan.

Ini Motif Perusahaan Bakar Lahan Menurut Istana
TRIBUN SUMSEL/ABRIANSYAH LIBERTO
Sejumlah petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan dibantu Manggala Agni dan TNI mencoba memadamkan api yang membakar lahan di Desa Pulo Semambu, Kabupaten Ogan Ilir, Sabtu (5/9/2015). Dari data BMKG Satelit Aqua/Terra Modis total titik api di Provinsi Sumatera Selatan 274 titik api. 

SRIPOKU.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah meminta penindakan tegas secara hukum maupun administrasi terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran lahan. Perusahaan pemilik konsensi lahan yang terbukti melakukan pembakaran lahan akan dicabut izin penggunaan lahannya.

"Pencabutan izin atau pembekuan izin dan kemudian di-blacklist mulai dari jajaran direksi, komisaris, yang melakukan pembakaran hutan tidak boleh lagi diberi izin bisnis," kata Kepala Staf Presiden Teten Masduki di Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Nantinya, lanjut teten, lahan yang dibakar tidak boleh dijadikan perkebunan. Teten menduga motif di balik pembakaran lahan adalah mencari keuntungan ekonomi. Pengusaha akan memperoleh pinjaman dana dari bank untuk pembersihan lahan.

"Kalau dari bank mereka dapat pinjaman untuk land clearing ini antara 20 juta per hektar. Kalau dengan pembakaran ini sebenarnya mereka menekan ongkos pengolahan. Nah, kalau mereka dibakar lahannya, lalu tidak diberi izin untuk dilanjutkan menjadi kebun kan saya kira cukup efektif," tutur Teten.

Sejauh ini, lanjut dia, sudah ada tiga hingga empat perusahaan perkebunan yang siap diproses hukum lebih lanjut di Kepolisian. Tengah diselidiki apakah aksi yang dilakukan perusahaan ini bisa dipidana atau hanya dijatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin. Pemerintah, lanjut teten, akan membuat regulasi baru yang melengkapi aturan terkait sanksi terhadap para pembakar lahan.

"Tetapi kalau pencabutan izin sampai tindakan pidananya kan saya kira sudah cukup payung hukumnya. Tapi misalnya pemberian sanksi bagi mereka yang terlibat pembakaran ini tidak diberi izin, itu kan di bank begitu, hampir sama. Kalau misalnya di bank kan jadi universal, kalau direksi bank terlibat ini tidak boleh lagi diberi izin," kata Teten.

Terkait bencana asap, Teten menyampaikan bahwa dua provinsi, yakni Riau dan Kalimantan Tengah sudah dinyatakan darurat asap. Pemerintah akan mempercepat penanganan asap di wilayah Sumatera dan Kalimantan tersebut. Kendati demikian, sejauh ini pemerintah belum menetapkan masalah asap di Sumatera sebagai bencana nasional.

Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan bencana asap di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan sekitarnya. Bencana asap mengganggu kehidupan masyarakat terdampak, proses belajar mengajar di sekolah tersendat, jarang pandang terganggu dan rentan menyebabkan penyakit pernapasan (ISPA), serta gangguan pada roda ekonomi.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, Polri dan PPNS sudah menetapkan tersangka pembakar lahan seperti untuk Riau ada 30 orang. Di Sumatera Selatan, Polri juga melakukan penyelidikan kepada 13 perusahaan. Adapun di Jambi, sudah ada 25 orang tersangka pelaku pembakaran lahan.

Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved