Ada 19.300 Ton Sampah Elektronik dari 2.000 Industri di Indonesia

SRIPOKU.COM -- Pemerintah berencana mengaudit sampah elektronik yang jumlahnya diperkirakan terus bertambah. Hal itu akan dilakukan seiring meningkatnya penggunaan barang elektronik di kalangan masyarakat.

"Menurut rencana, kami akan mengaudit. Memang dulu ada problem regulasi sehingga untuk mengelola sampah itu harus melalui tender. Saya sudah mengecek, ternyata bisa tidak melalui tender," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Diketahui, volume sampah elektronik terus bertambah, tetapi belum ada satu pun pusat daur ulang di Tanah Air. Kementerian LHK tahun 2014 mencatat, terdapat 19.300 ton sampah elektronik dari 2.000 industri besar.

Sekretaris Kementerian LHK Rasio Ridho Sani menyatakan, sampah elektronik patut diwaspadai karena dikhawatirkan mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). "Serbuan sampah elektronik dari luar negeri makin besar. Kini bagaimana kita menghadapi masalah sampah elektronik itu," ujarnya.

Rasio mencontohkan, satu orang Indonesia yang mampu secara ekonomi bisa memakai telepon seluler lebih dari satu. Telepon seluler itu juga bisa diganti barang baru dalam waktu cepat jika sudah rusak.

Kerja sama
Oleh karena itu, selain mengaudit jenis sampah elektronik, pada tahap awal Kementerian LHK akan menggandeng kalangan industri besar dan distributor barang elektronik untuk bekerja sama mengelola sampah itu. Contohnya, pihaknya bekerja sama dengan perusahaan komputer Dell untuk menarik sampah elektronik, khususnya komponen komputer tak terpakai.

Menurut Rasio, ke depan harus dipikirkan pengelolaan sampah elektronik setelah dibuang unsur B3 komponen-komponen lain yang bisa dimanfaatkan.

"Ada sampah elektronik yang mengandung timah, tembaga, dan unsur emas. Kalau berjumlah banyak, itu bisa dikelola. Jadi pendekatan kami, melihat sampah elektronik bukan sebagai limbah, melainkan sumber daya baru," ujarnya.