Pemkab Diminta Beri Dana Transpor Raskin

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Sumsel, Arkoni MD meminta agar pihak kabupaten dan kota membuat kebijakan untuk memberikan dana transpor untuk penyaluran beras miskin (Raskin) di daerah, namun bupati dan walikota di Sumsel ternyata tidak mendukung kebijakan raskin dengan tidak menganggarkan biaya transport raskin di wilayahnya masing-masing.

"Itu kendala dari dulu, kita harap ada kebijakan dari kabupaten dan kota kalau dari provinsi sudah mengkoordinirnya, untuk membantu dana transportasi, raskin naik karena biaya transportasi tidak ada itu, kita tidak pungkirilah, memang ini harus ada koordinasi semua pihak yang ada dan untuk kabupaten dan kota itu di koordinir bupati dan walikota," tegas Arkoni, Selasa (10/3/2015).

Dengan tidak dianggarkan dana transport untuk raskin di kabupaten dan kota terjadi gejolak dan korbannya masyarakatnya sendiri, seperti kepala desa, camat dan sebagainya.

"Raskin masih dibutuhkan oleh masyarakat, tinggal tata kelolanya yang perlu kita sempurnakan, kalau diubah duit maklumlah caro duit," katanya.

Politisi partai Hanura berang mengetahui sebanyak 41 ton Raskin tersisa tidak tersalurkan ke Banyuasin tahun 2014 lalu.

Ia juga menyayangkan pejabat kabupaten dan kota yang tidak menganggarkan dana transport raskin.

"Kita mestinya harus ada langkah-langkah diambil, harusnya biaya transport raskin dianggarkan khan tidak besar, banyak cara dan langkah asal tahu jalannya, membiayai transportasi berapa besar nian biayanya, apalagi jadi pejabat kalau tidak ada uang, bisa dihubungi pengusaha untuk meminjam kapalnya untuk membagikan raskin di perairan, pasti mau, itu asal ada kemauan, tapi untuk rakyat saja tidak berani," ujarnya.