Distribusi Raskin Hambat Penurunan Harga Beras
Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumsel, Permana, belum semua daerah menerima Raskin sehingga harga beras masih cukup tinggi.
Penulis: Deryardli | Editor: Soegeng Haryadi
SRIPOKU.COM, PALEMBANG -– Pemerintah menerapkan dua langkah untuk menurunkan harga beras yang naik di pasaran. Yakni mulai mendistribusikan Beras untuk Rakyat Miskin atau Raskin, dan Operasi Pasar (OP) dengan menjual beras ke masyarakat di bawah harga pasaran.
Namun dua opsi itu belum efektif meredam harga beras yang berkisar antara Rp 11.000-Rp 12.000 tersebut. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumsel, Permana, belum semua daerah menerima Raskin sehingga harga beras masih cukup tinggi.
“Raskin belum terdistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota se-Sumsel. Harusnya ketika raskin sudah berada di tangan masyarakat, permintaan terhadap beras di pasaran jadi berkurang sehingga harganya pun menurun. Tapi tidak semua daerah yang sudah menerima raskin, itu masalahnya,” katanya kepada wartawan di Griya Agung , Jalan Demang Lebar Daun Palembang, Kamis (5/3/2015).
Ia mengatakan, Badan Urusan Logistik atau Bulog berwenang untuk mengeluarkan Raskin dari gudang berdasarkan Surat Perintah Alokasi (SPA) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota. Namun hanya 10 kabupaten dan kota yang mengajukan SPA ke Bulog.
“Bulog tidak bisa mengeluarkan beras begitu saja tanpa ada SPA dari daerah. Masalahnya adalah SPA belum dibuat,” terangnya.
Selain SPA, Pemerintah Kabupaten dan Kota juga belum menganggarkan dana untuk pendistribusian dan operasioal raskin.
Menurut Permana, dirinya mendapat laporan baru 9,1 persen Raskin yang tersalurkan. Atau baru 773 ton ke beberapa daerah. Ia mendesak daerah segera membuat SPA dan mengajukannya ke Bulog bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, lalu mengalokasikan anggaran distribusi dan operasional.
“Kalau belasan ribu ton saja raskin didistribusikan, maka beras membanjiri pasaran dan bisa mengurangi harga beras yang masih tinggi,” terangnya.
Ia melanjutkan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumsel yang dipimpin Sekretaris Daerah atau Sekda Sumsel, akan mengambil langkah cepat mengatasi SPA dan anggaran tersebut.
“Sekda sebagai Ketua TPID akan mencari jalan keluar menginstruksikan ke kabuapten atau kota untuk menutupi dana kalangan dulu supaya raskin terdistribusi. Harus ada jalan pintas untuk segera mendistribusikan raskin. Kita mencoba menyikapinya tidak kaku demi kepentingan masyarakat banyak,” ujarnya.
Masih kata Permana, sembari pemerintah mendistribusikan raskin dan melakukan OP, juga menunggu masa panen di tingkat petani. Ia mengakui jadwal panen mundur sekitar tiga pekan dari biasanya, atau sekitar awal bulan April mendatang. Sebabnya adalah bencana banjir di sejumlah daerah penghasil beras.
“Seharusnya Maret tapi karena bencana banjir sedikit mundur. Tapi tak perlu khawatir karena Sumsel punya stok beras hingga 1,3 juta ton yang bisa menutupi hingga bulan Mei mendatang. Jadi cukup aman,” katanya.