Kejari Sekayu Mulai Membidik Korupsi Alokasi Dana Desa Rp 1 Miliar

Kejaksaan Negeri (Kejari) Sekayu memastikan segera menetapkan tersangka korupsi penggunaan alokasi dana desa (ADD) 1 milyar

SRIPOKU.COM, SEKAYU -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sekayu memastikan segera menetapkan tersangka korupsi penggunaan alokasi dana desa (ADD) 1 Milyar 1 Desa yang merupakan program unggulan Bupati Muba Pahri Azhari. Kasi Pidsus Kejari Sekayu, Erwin SH mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan beberapa saksi terkait dugaan penyimpangan dana ADD di Desa Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko.

Diantanya memeriksa perangkat kecamatan yakni Camat, Sekcam, Kasi PMD. “Sekarang kita juga akan lakukan pemeriksaan terhadap perangkat desa, yakni Kades, Sekdes dan bendahara,” ujar dia, saat dibincangi diruang kerjanya, Kemarin (3/9/2014).

Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai dilakukan, kata Erwin, pihaknya akan langsung melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. “Panetapan tersangka segera kita lakukan, setelah itu kita juga minta bantuan ahli untuk menghitung kerugian negara yang diakibatkan dari penyimpangan ADD,” kata dia.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Sekayu, Reza Oktavian, menambahkan, alokasi dana yang diduga dilakukan penyimpangan, yakni salah satu item dana ADD berupa pengembangan ekonomi produktif yang tidak diterapkan atau disimpangkan dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap dua item lainnya yang ada dalam program ADD yakni operasional desa serta sarana dan prasarana.

“Untuk saat ini motif dari penyimpangan yakni adanya mark up biaya hingga 70 persen,” beber dia.  Dia menambahkan pihaknya akan secepat mungkin menyelesaikan pemeriksaan kasus tersebut, agar prosesnya dapat ditindaklanjutikan ke tahap yang lebih tinggi.

Sebelumnya, Bupati Musi Banyuasin, Pahri Azhari mempersilahkan pihak Kejari Sekayu untuk melakukan pemeriksaan dana Program ADD 1 Milyar 1 Desa yang diduga telah terjadinya penyimpangan dalam penggunaannya. “Kita terbuka jika pihak kejaksaan melakukan pemeriksaan, kita silahkan saja dan tidak ada masalah,” kata dia.

Jika dalam pemeriksanannya nanti terbukti ada yang melakukan penyimpangan, maka pihaknya tidak akan segan-segan mengajukan hal tersebut ke ranah hukum untuk ditindak tegas. “Kalau nantinya ada permasalahan dan terbukti melanggar kita akan ikut aturan hukum, karena ini uang Negara, sebab Rp1 pun jika diselewengkan akan kita ajukan kepada aparat hukum,” tegas orang nomor satu di Bumi Serasan Sekate ini.

Menurut dia, pihaknya telah melakukan sosialisasi penggunaan dan laporan pertanggungjawaban dan ADD dengan melibatkan pihak Kejaksaan dan Kepolisian. Selain itu pula, seluruh perangkat desa telah diberikan bimbingan teknis dengan harapan program yang diperuntukkan untuk pembangunan desa agar tercapai kesejahteraan masyarakat dengan merata dapat tercapai secara baik.

“Bukan hanya itu saja, kita juga dari pemerintah sudah ada Pokja dan pendamping. Sudah semuanya dari tingkat pengawasan,” tandas dia.

Penulis: Candra Okta Della
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved