Ahli Waris Ki Merogan Deadline Pemkot 10 Hari

Menurut Hendri, berdasarkan putusan Mahkamah Agung 1363K/Pdt/1987 yang menetapkan bahwa sengketa tanah adalah milik ahli waris kliennya.

Ahli Waris Ki Merogan Deadline Pemkot 10 Hari
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Tim kuasa hukum ahli waris Ki Merogan, Hendri Ferdy SH MH didampingi Koordinator M Zaidan dan ahli waris Ki Merogan, Masagus Helmi menunjukkan salinan surat somasi ketiga yang telah dilayangkan ke Pemkot Palembang, Minggu (17/8/2014). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pihak ahli waris Ki Merogan bakal mengambil langkah hukum menyusul dilayangkannya surat somasi yang ketiga dari kuasa hukumnya, Rabu (13/8/2014). Mereka menilai keinginan pihak Pemkot untuk menyelesaikan sengketa lahan Pulau Kemaro melalui jalan perundingan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Somasi ketiga ini menyusul pihak Pemkot Palembang sudah melaksanakan pembangunan cottage-cottage di Pulau Kemaro, tanpa melalui koordinasi dengan pihak ahli waris Ki Merogan. Somasi pertama tanggal 20 Januari 2014 tidak ada tanggapan. Somasi kedua 14 Februari 2014.

Ahli waris Almarhum Masagus H Abdul Hamid bin Masagus Mahmud alias Kanang (Ki Merogan) masih berharap Pemkot Palembang bisa memenuhi penyelesaian sengketa Pulau Kemaro.

Menurut Hendri, berdasarkan putusan Mahkamah Agung 1363K/Pdt/1987 yang menetapkan bahwa sengketa tanah adalah milik ahli waris kliennya.

"Sekarang ini kita lakukan somasi ketiga, somasi terakhir. Kalau sepuluh hari sejak kita layangkan somasi ketiga ini diabaikan juga, maka kita akan ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang. Jawaban Pemkot, mereka akan memusyawarahkan, mempelajari tentang kepemilikan Pulo Kemarau itu. Ahli waris diundang. Namun mereka meminta agar tidak ke proses hukum, musyawarah. Informasi kita di lapangan, nyatanya pihak Pemkot masih melakukan aktivitas, tidak konsisten. Kita pihak ahli waris didzolimi," ungkap Tim kuasa hukum ahli waris Ki Merogan, Hendri Ferdy SH MH, Minggu (17/8/2014).

Sebelumnya sudah ada pertemuan untuk menyelesaikan secara musyawarah. Akan tetapi tetap saja melakukan pembangunan di Pulau Kemaro.

"Ini pembangunan sudah ngecor untuk 10 unit cottage dengan pekerjanya banyak dari warga asal Jalur (Banyuasin). Kalau masih ada itikad baik dari Pemkot, kita akan musyawarah. Tapi kalau tidak, kami akan menempuh jalur hukum," timpal Zaidan.

Pihak Pemkot mengklaim lahannya lebih kurang 30 ha di Pulau Kemaro yang dibeli pada tahun 1957 pada masa Walikota Ali Amin, dengan membeli dari beberapa masyarakat yang mengaku memiliki lahan di Pulau Kemaro, sedangkan pihak ahli waris Ki Merogan mempunyai atas hak otentik bahwa kepemilikan Pulau Kemaro melalui pembayaran, jual beli yang dilakukan oleh Masagus Haji Abdul Hamid Bin Masagus Mahmud (Ki Merogan) pada bulan Syawal 1301H / tahun 1880M dengan Adjidin Bin Safi'i dimana surat jual belinya ditulis diatas kertas bersegel pada masa itu dan dalam tulisan Arab melayu, dan telah diterjemahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Palembang tahun 1960.

"Kita sudah ukur melalui GPS luas Pulau Kemaro ini sekitar 84 hektare. Selain itu bukti otentik tukang tunggu kebun Pulau Kemaro. Kalau Pemkot mengklaim ada 30 hektare akan dibangun cottage. Berdasarkan pembebasan lahan 1957 dengan masyarakat sekitar pada masa Walikota Ali Amin. Pemkot mengaku telah melakukan ganti rugi dengan Masagus Usman. Kita ada susunan ahli waris Kiai Marogan dari Pengadilan Agama Palembang 1971 yang dikuatkan di Mahkamah Agung. Memang ada nama anak Kiai Marogan bernama Masagus Usman yang sudah meninggal 1940. Sampai sekarang belum ada ganti rugi," kata Masagus Helmi.

Menanggapi somasi terkahir (ketiga) ini, Kabag Hukum dan Ortala Setda Pemkot Palembang Mahirudin
mengatakan, akan berkoordinasi terlebih dahulu dan berharap bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

"Saya akan berkoordinasi dengan yang terkait. Dalam hal ini Asisten I, Agraria (Kabag Keagrariaan dan BW). Lapor ke Pak Sekda. Tentu kita ingin penyelesaian dengan sebaik-baiknya. Harus itu. Namun tentunya dengan proses ke peraturan yang ada.mudah-mudahan dalam waktu singkat," kata Mahirudin.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Soegeng Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved